Pinned

Resensi Buku: LAUT DI ANTARA BERKAH & KUTUKAN


Judul: Indonesia beyond the Water’s Edge: Managing an Archipelagic State Penyunting: Robert Cribb dan Michele Ford
Penerbit: Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009
Tebal: 248 halaman
ISBN: 978-981-230-984-6
Resensi oleh: Yuda Benharry Tangkilisan

 

 

Sampai dengan akhir masa Orde Baru, masalah kelautan belum memperoleh perhatian yang memadai, kecuali dalam konsep wilayah dan ideologi. Soal laut menjadi perbincangan ketika konsep Wawasan Nusantara dimasukkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pengakuan internasional terhadap wilayah kelautan berupa piagam United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) menjadi momentum penentuan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Mochtar Kusumaatmaja, yang pernah menjadi menteri luar negeri dalam Kabinet Pembangunan dan memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia sejak akhir tahun 1950-an, mengangkat soal-soal itu di forum internasional. Namun, karena keterbatasan modal dan teknologi, tindak lanjut pengelolaannya belum dapat dilaksanakan. Seiring dengan “keinginan” elite politik berkuasa, orientasi pengelolaan sumber daya alam nasional masih selalu menitikberatkan aspek daratan. Secara sporadis, masalah dan potensi kelautan banyak diperbincangkan akademisi, baik dalam seminar ilmiah, konferensi, dan lokakarya maupun sejumlah tulisan. Pada awal tahun 1970-an, misalnya, David Joel Steinberg dan beberapa pakar Asia Tenggara sudah memilah ranah sosial budaya masyarakat pegunungan (upland people) dengan masyarakat pantai. Sementara tipologi politik dalam sejarah awal Indonesia mengenal adanya kerajaan pedalaman dan kerajaan pesisir. Keduanya memiliki ciri berbeda dalam hal kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Kerajaan pesisir lebih bertumpu pada perdagangan lintas laut yang dilakukan oleh lapisan “Orang Kaya”.

Sriwijaya menjadi rujukan umum terhadap tipologi maritim, yang dilanjutkan kerajaan-kerajaan Aceh, Malaka, dan Makassar, walaupun sebenarnya Kerajaan Majapahit tidak mengabaikan sama sekali aspek kelautannya. Dalam historiografi Indonesia, arah ke penulisan sejarah maritim tidak bisa dilepaskan dengan bahasan tentang Makassar. Perkembangan kerajaan ini terkait erat landasan perekonomian maritim, terutama perdagangan laut. Pelautnya juga bergelut dengan pengusahaan sumber daya laut berupa penangkapan tripang hingga ke pantai utara Benua Australia. Beberapa karya ilmiah tentang perdagangan laut juga terbit berurutan, seperti Padang, Buton, Banjarmasin, Maluku, Lombok, dan sebagainya. Dengan demikian, pengetahuan tentang dunia maritim Indonesia masa lampau sedikit banyak telah tersedia. Namun, pengelolaan sumber daya kelautan relatif belum banyak digarap dan dilaksanakan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.

Pada 2006 terbit sebuah buku tentang industrialisasi dan pembangunan pertanian serta jasa dalam upaya mewujudkan Indonesia maju tahun 2030. Doktor (HC) Ir Hartarto Sastrosoenarto, mantan menteri dengan sejumlah jabatan dalam kabinet-kabinet Orde Baru dan awal Reformasi, dalam buku itu mengidentifikasi keunggulan sumber daya maritim dan mengupas panjang lebar industri kemaritiman. Salah satu pernyataannya yang dapat dikutip, “sektor produk kelautan merupakan core competence Indonesia pada waktu akan datang. Kunci yang harus kita lakukan adalah melakukan penelitian terhadap potensi produk kelautan dalam arti luas, baik sumber daya yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui” (hal. 45, 46).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan perhatian terhadap masalah kelautan, konsep Indonesia sebagai negara maritim mulai memperoleh “bentuk.” Sebelumnya, Indonesia lebih banyak dipandang sebagai suatu negara kepulauan (insular state). Walaupun ada konsep nusantara dari kata “nusa” dan “antara” yang sebenarnya lebih merujuk pada laut, pemahaman tentang negara kepulauan masih tetap bertahan. Kelihatannya tidak penting, namun istilah negara pulau-pulau membawa implikasi lebih jauh berupa kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi kelautan yang menyimpan banyak potensi. Konsep asal negara kepulauan sering dirujuk ke istilah archipelagic state. Kata “archipelago” diterjemahkan sebagai “kepulauan”. Sebenarnya, “archipelago” mengacu pada akar kata archie yang berarti “utama”, dan pelagos yang bermakna laut (bahari), sehingga seharusnya diterjemahkan sebagai “laut utama”.

Dalam tradisi penulisan sejarah Eropa, peran sebuah laut utama untuk negara-negara di dalam suatu kawasan dirintis oleh Fernand Braudel dalam karyanya berjudul La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (Laut Tengah dan Dunia Laut Tengah pada Masa Philippe II). Karya tentang Laut Tengah (Mediterania) pada abad ke-15 dan ke-16 itu terbit pada 1949. Pendekatan Braudel kemudian digunakan KN Chauduri, ilmuwan asal India, untuk membedah Samudera Hindia dan Anthony Reid, sarjana kelahiran Selandia Baru, yang meneliti tentang Asia Tenggara. Di Indonesia, karya ilmiah senada dilakukan oleh Adrian B Lapian tentang Laut Sulawesi dan Richard Zakaria Leirissa mengenai Laut Seram, dan lain-lain. Dalam konsep Indonesia sebagai Tanah Air, bukan sebagai Vaderland (Belanda) atau Motherland (Inggris), konsep Air lebih sebagai pelengkap untuk daratan (Tanah). Sebagai sebuah image (bayangan), konsep Tanah Air lebih menyiratkan pulau-pulau, dimana denyut kehidupan mengalun. Apabila merujuk kembali istilah Indonesia, beberapa pengertian yang berkaitan dengan laut telah melekat dengannya, seperti Indian Archipelagian atau Archipelagic. Nama lain Indonesia untuk pelacong-pelancong Belanda adalah Eastern Seas (Laut Timur). Dalam tulisan ilmiah karangan George Samuel Windsor Earl (1850) disebut bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara adalah “Indunesian”. Pendek kata, Indonesia terbentuk dari kata “Indus” dan “Nesian” (Nesos), yang kemudian dikembangkan JR Logan dan A Bastian lebih dari sekadar batasan geografis. Memang, walaupun terselip istilah atau kata laut, perhatian umum dan kesan awal terhadap Indonesia lebih pada ciri geografis pulau-pulaunya.

Pemahaman akan soal dan problematik kelautan Indonesia semakin lengkap dengan terbitnya buku ini. Buku berjudul Indonesia Beyond the Water’s Edge: Managing an Archipelagic State yang disunting Robert Cribb dan Michele Ford ini menghimpun berbagai makalah yang pernah dipresentasikan dalam Konferensi Indonesia Update di Australian National University (ANU), 19-20 September 2008. Para penyaji makalah berasal dari Australia dan Indonesia dengan berbagai macam latar disiplin ilmu, sehingga bahasan mengenai pengelolaan sebuah negeri bahari menjadi terasa lebih lengkap dan mendalam.

Secara keseluruhan buku ini memilah sumbangan tulisan yang ada ke dalam masalah geostrategik atau politik dan ekonomi. Pembahasan di bagian awal lebih banyak mengupas soal konsep, hukum, geoekonomi dan geopolitik, sedangkan bagian berikutnya membedah beberapa studi kasus terkait dengan masalah perbatasan. Di samping bab pengantar penyunting, lima bagian/bab membahas perbatasan laut dalam lingkup negeri bahari; satu artikel tentang pelabuhan; keamanan di laut dikupas dalam bagian 7, 8 dan 9; pengamanan lingkungan laut di bagian 10 dan 11; akhirnya, bab 12 tentang nelayan di perbatasan.

Geopolitik dan Strategis 

Sebagaimana ditegaskan Cribb dan Ford, menjadi sebuah negeri bahari tidaklah mudah. Berbagai persoalan akan selalu menghadang, terutama saat sampai ke bidang pengelolaan dan pengawasan. Kenyataan geopelagos Indonesia menjadi pemisah antarpulau yang terkait dengan komunikasi, koordinasi, dan identitas, serta memiliki sumber daya ekonomi, strategi dan budaya membutuhkan penanganan tersendiri yang memadai. Berdasarkan kenyataan bahwa laut Indonesia merupakan bagian dari perairan yang lebih luas, dan peran sentral Pulau Jawa selama bertahun-tahun, membuat pengelolaan laut muncul dalam wujud.

Pertama, sebagai bentangan air, laut tidak mudah diberi tapal batas antarnegara dengan penanda yang tegas dan jelas sebagaimana daratan. Kedua, laut memiliki “semacam” keganasan alami. Ketiga, laut tidaklah berwujud tunggal melainkan berlapis-lapis selaras dengan lingkungan spasialnya, seperti bentangan udara, permukaan air dan dasarnya. Semua kondisi tidak akan sama.

Soal pertama yang utama untuk Indonesia ketika menegaskan diri sebagai negeri bahari (archipelagic state) adalah penguasaan wilayah laut. Namun, penentuan batas-batas laut Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sejak Deklarasi Djuanda 1957, perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional membuahkan hasil nyata pada United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Masalah tapal batas laut yang sebelumnya luput dari perhatian, dan beberapa insiden yang mengubah sikap penguasa di Kepulauan Indonesia sejak akhir abad ke-19 hingga proses perjuangan selama 25 tahun, dipaparkan dengan sangat menarik pada bagian kedua oleh John G Butcher dengan tajuk “Becoming an Archipelagic State: The Juanda Declaration of 1957 and the Struggle to Gain International Recognition of the Archipelagic Principle”.

Sementara masalah wilayah laut Indonesia dikupas Arif Havas Oegroseno dalam tulisan berjudul “Indonesia’s Maritime Boundaries”. Bentangan laut tidak hanya memiliki satu batasan arti dalam pandangan Hukum Laut. Wilayah laut Indonesia (Maritime Zones) ditegaskan berdasarkan UNCLOS 1982 dan pemberlakuan dua peraturan pemerintah mengenal perairan dalam dan luar garis dasar kelautan (archipelagic baselines). Perairan di dalam meliputi perairan internal atau antarpulau dalam batas darat perairan teritorial dan perairan kepulauan. Perairan luar merujuk pada perairan teritorial, zona perbatasan, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Negara yang memiliki pantai (coastal state) berhak mengklaim ZEE sepanjang 200 mil laut dari garis dasar perairan teritorialnya.

Selain itu, kesepakatan UNCLOS mengatur tentang landas kontinen (continental shelf) yang dapat diklaim secara yuridis oleh negara-negara pantai. Bentangannya melangkaui 200 mil laut dari garis pantai. Indonesia memiliki kemungkinan besar mengklaim landas kontinen melam paui panjang tersebut. Setidaknya, klaim itu berlaku untuk tiga daerah, yakni barat laut Sumatera, selatan Sumba dan utara Papua. Upaya itu tengah dan sudah dilakukan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah ini dengan mengikutsertakan beberapa negara tetangga. Potensi untuk memperluas jangkauan kelautan Indonesia melalui hak landas kontinen diajukan oleh I Made Andi Arsana dan Clive Schofield dalam artikel berjudul “Extending Indonesia? Opportunities and Challenges Related to the Definition of Indonesias Extended Continental Shelf Rights”. Dengan menganalisis geografi dasar laut, mereka membangun dukungan terhadap klaim itu. Kedua penulis melengkapinya dengan daftar usulan negara-negara yang mengajukan perluasan batas itu (hal. 83). Walaupun artikel kedua penulis agak sedikit mengulang-ulang pembahasan Oegreseno, pendalaman mereka memperkaya pemahaman tentang masalah tersebut, yang memang seharusnya tidak diabaikan. Barangkali dibutuhkan pemimpin yang jeli dan, lebih penting lagi, berani serta cepat mengambil keputusan untuk merebut kesempatan agar tidak tertinggal dari negara lain.

Tentang masalah perbatasan laut yang sangat cair dan sulit dibuat tapal batasnya, sebagaimana diketahui Indonesia bertetangga dengan sepuluh negara. Indonesia sampai sekarang belum memiliki perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, dengan negara-negara tetangga berkenaan dengan bentangan laut mulai dari Laut Andaman hingga Laut Timor (hal. 57). Masalah perbatasan laut tentu memerlukan perhatian lebih karena kerap terjadi pelanggaran pelintas batas yang belum tentu dilakukan dengan sengaja.

Bentangan perairan sebagai jalur perlintasan merupakan pokok bahasan Hasjim Djalal, seorang diplomat kawakan, dalam artikel “Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes”. Pakar hukum laut ini memandang perairan (laut) sebagai “penghalang” bagi terciptanya kesatuan dan integritas suatu negara. Memang, status perairan di dalam batas kepulauan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dan peraturan internasional yang dapat menjadi asal-muasal ancaman keamanan. Oleh karena itu, jalur lintas pelayaran di wilayah Indonesia harus ditentukan tanpa menimbulkan kerugian dan dampak yang tidak diharapkan. Penentuan seperti itu biasanya melalui proses yang melibatkan sejumlah pihak dan beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat.

Ada tiga jalur pelayaran yang disepakati untuk melayani kepentingan internasional berdasarkan Pertemuan Komite Keselamatan Pelayaran dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) 1998 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Jalur pertama antara Samudra Hindia dan Laut China Selatan melalui Selat Sunda, Laut Natuna, dan dua cabang Laut Karimata. Jalur kedua antara Samudra Hindia menuju Lautan Teduh (Pasifik) melewati Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi. Jalur terakhir adalah antara Laut Timor dan Arafura menuju Samudra Teduh (Pasifik) melintasi Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Sebenarnya, jalur-jalur pelayaran itu memberi keuntungan ekonomi sebagai tempat persinggahan kapal-kapal.

Setelah membahas aspek-aspek geografi, geostrategi, dan politik, isi buku ini kian menarik karena menyajikan pelbagai masalah ekonomi dan sosial di seputar menjadi negeri bahari. Pada bagian ini tampak jelas bahwa daya atau kemampuan untuk menyelia dan mengelola hak milik bahari akan sangat menentukan apakah potensi yang berlimpah ini merupakan berkah atau justru sebuah kutukan.

Ekonomi dan Sosial 

Peran sebuah pelabuhan sangat penting bila dikaitkan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Pelabuhan merupakan jalur lintas pergerakan manusia dalam alur dan transaksi ekonomi antartempat. Dari pelabuhan barang bergerak menuju tempat lain yang membutuhkan. Perangkat hukum kegiatan pelabuhan di Indonesia masih memberi porsi terbesar kepada pemerintah. Berbagai kendala dalam melayani kegiatan ekspor dan impor barang muncul mulai dari ketidakefisienan sampai biaya tinggi. Sebab utamanya adalah kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan tidak profesional. Tidak mengherankan apabila peran pelabuhan Indonesia tertinggal jauh dari negara seperti Singapura, misalnya.

Undang-undang Pelayaran 2008 mencoba menutup celah-celah kekurangan itu. Namun, undang-undang ini bukan sebuah mantera yang mampu mengubah keadaan seketika. Perbaikan dan kemajuan masih memerlukan waktu cukup lama di bidang jasa kepelabuhan. Persoalan utamanya kembali pada kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan serta penegakan aturan secara konsisten (law enforcement). Beberapa butir penting tentang pelabuhan, seperti azas cabotage yang memberi kesempatan lebih besar kepada pelayaran nasional, telah lama dikenal dalam sejarah pelayaran nasional. Selanjutnya, hal lain lebih penting dan harus dicermati adalah kontribusi pelabuhan dalam menghadapi era pasar bebas.

Industri yang diandalkan oleh suatu negeri sangat memerlukan dukungan pelabuhan agar dapat bersaing di pasar luar negeri. Namun demikian, sebagaimana diuraikan Ray dalam artikel “Indonesian Port Sector Reform and the 2008 Shipping Law”, menentukan lokasi strategis untuk pelabuhan umum bukan hal mudah. Sementara Hartarto, dalam buku yang disebut di atas, pernah menyodorkan pemikiran tentang pemanfaatan pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum (hal. 134, 135). Barangkali gagasan itu dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mendorong sektor perhubungan dan angkutan (transportasi).

Masalah keamanan di laut bertalian erat dengan bajak laut, dan ini inti dari artikel “Piracy and Armed Robbery against Ships in Indonesian Waters” yang ditulis Sam Bateman. Tindak perompakan tidak melulu soal bagaimana mencari nafkah, tetapi juga merupakan “cara” bagaimana mengumpulkan dana untuk membiayai sebuah gerakan politik. Gerakan Aceh Merdeka, misalnya, pernah menjadikan serangan di laut sebagai salah satu upaya untuk membiayai gerakannya. Hal menarik dari studi bajak laut adalah telaah cukup rinci ini dapat menjadi masukan untuk melakukan tindakan pengamanan. Dari studi itu tampak bahwa umumnya kapal-kapal yang dibajak tidak pada saat berlayar. Kapal yang sedang berlabuh atau baru memasuki atau keluar dari pelabuhan merupakan sasaran sangat empuk. Beberapa titik rawan aksi perompakan (hotspot), mengutip keterangan Dewan Maritim Indonesia, dipaparkan dalam artikel ini di antaranya Jakarta, Belawan, dan Kepulauan Anambas serta Natuna (hal. 127).

Masalah lain tidak kalah penting adalah keselamatan atau keamanan pelayaran di laut. Pengalaman pelayaran Indonesia memperlihatkan banyak terjadi kecelakaan di laut. Berbagai faktor penyebab peristiwa itu dibahas Erwin Rosmall pada artikel kesembilan dalam buku ini, “Marine Safety in Indonesian Waters”.

Sejalan dengan isu lingkungan hidup yang dapat membawa perubahan iklim global, perhatian terhadap pemeliharaan ekosistem laut terdapat dalam buku ini. Pengelolaan ekologi laut di Pulau Komodo tertuju pada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Pemaparannya tidak kalah menarik, namun, sayangnya, artikel ini tidak menyertakan peta tempat Taman Nasional itu berada. Peta umum Kepulauan Indonesia terdapat pada bagian pengantar yang tidak merinci keberadaan taman itu. Terkait erat dengan bagian ini adalah perangkat hukum perlindungan laut berupa Undang-undang Penangkapan Ikan dan Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terpencil.

Jelas, pengelolaan potensi laut memerlukan berbagai hal, mulai dari kesadaran jiwa bahari hingga landasan hukumnya. Soal pelanggaran tapal batas oleh para nelayan yang sedang menangkap ikan agaknya perlu pula disikapi dengan pemahaman latar historis dan budaya. Sebagaimana diketahui, sebelum menjadi Indonesia, banyak kelompok etnis nelayan di sejumlah daerah yang sudah menjelajah melampaui batas-batas resmi laut di masa kini. Tampaknya ada semacam kesepahaman dari negeri tetangga mengenai masalah itu.

Catatan Akhir 

Industrialisasi sumber daya laut hingga akhir milenium lalu tidak mendapat tempat yang memadai dalam berbagai buku tentang pembangunan ekonomi, ekonomi industri, dan sejarah ekonomi. Hal Hill (1994/ 2002) dalam karyanya tentang ekonomi Indonesia, misalnya. Dia tidak menyentuh masalah-masalah ekonomi dan industri maritim. Jelas terlihat bahwa potensi maritim belum diketahui secara luas, dan hanya terbatas pada sektor perikanan “tangkap” saja.

Buku ini jelas merupakan kontribusi penting bagi para akademisi dan lingkungan pengambil kebijakan politik negeri ini. Potensi dan tantangan mengelola sumber daya kelautan dibahas secara lugas dari berbagai sudut pandang. Makin dibaca kian terasa sisi-sisi menariknya. Indonesia sebagai negeri bahari (archipelagic state) kerap muncul di awal beberapa artikel sebagai titik tolak untuk memasuki permasalahan yang hendak dikupas. Data luas wilayah perairan muncul dalam kesempatan itu, yang umumnya tidak saling bertentangan akan tetapi saling melengkapi. Data kuantitatif memberikan gambaran betapa luas bentangan wilayah laut Indonesia.

Berkaitan dengan konsep negeri bahari, yang awalnya diwujudkan dengan Deklarasi Djuanda hingga Wawasan Nusantara, gagasan tentang laut lain yang penting seharusnya juga tidak boleh dilupakan. Beberapa negara, sejak masa awal eksplorasi bangsa Eropa, memiliki pandangan laut sebagai milik bersama, seperti mare liberum (laut bebas) dari Hugo de Groot (1609). Bahkan, Ratu Elizabeth I dari Inggris pada tahun 1570-an pernah menyatakan, “The use of the sea and air is common to all; neither can any title to the ocean belong to any people or private man”. Pandangan tentang Laut Bebas di Amerika Serikat muncul kali pertama pada 18 Juli 1776 sesaat setelah merdeka, dan jauh sebelum negeri itu menjadi adidaya (super-power) seperti sekarang. Bersama ideologi pasar bebas, Amerika Serikat memperjuangkan pelayaran dan perdagangannya dengan gagasan “Laut Bebas” (Freedom of the Seas) di seluruh dunia. Sebagai warga internasional, Indonesia tidak dapat menutup perairannya untuk kepentingan bersama, tetapi kepentingan nasional jangan sampai dikorbankan seperti kedaulatan atas teritorial lautnya. Faktor kepiawaian diplomasi memainkan peran penting.

Selanjutnya, kenyataan sebagai negeri bahari tidak serta merta menjadikan sarana perhubungan laut yang utama dan satu-satunya. Kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan angkutan udara yang bisa jadi lebih efisien dan efektif dalam melayani tempat-tempat yang terpisah oleh laut. Demikian pula seharusnya pola pikir tentang penyeliaan, penjagaan, dan pembangunan keamanan serta perbatasan maritim. Tumpuan kekuatan tidak harus membangun sebuah armada laut yang besar, yang tentu memerlukan biaya tidak sedikit. Mungkin yang dapat menjadi pertimbangan adalah sistem pertahahan terpadu yang melibatkan pembangunan kekuatan udara. Sebenarnya gambar sampul buku ini sedikit banyak telah menyiratkan peran sektor udara yang dapat memantau laut dari ketinggian. Kebesaran, keluasan, dan potensi laut akan kelihatan lebih jelas apabila dilihat dari atas daripada dari daratan, seperti dari bukit dan pantai.

Sudah seharusnya, menyelia laut menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi bangsa ini, terutama menghadapi era perdagangan bebas (free trade) yang memerlukan sektor andalan agar dapat bersaing di kancah perdagangan internasional. Laut adalah berkah dan jangan pernah menjadi sebuah kutukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*