Pinned

QUO VADIS TATA RUANG LAUT…..bagian 2

oleh:

(Alm.) Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng.

Artikel ini disampaikan oleh Beliau (Alm) Pak Bandono saat kami bersama-sama menyusun RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013

 

Lahirnya dua Undang-undang (UU) yakni UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan tonggak sejarah bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Bukan apa-apa, kedua produk hukum tersebut menjadi payung hukum yang mengatur tentang tata ruang baik di darat maupun di laut. Kedua UU tersebut saling melengkapi dan memungkinkan adanya penataan ruang yang terpadu antara daratan dan perairan laut di wilayah pesisir, dimana hal tersebut selama ini belum pernah dapat diwujudkan.

Pasal 6 ayat 5 UU No. 26/2007 mengatakan, ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang sendiri. Khusus untuk ruang laut yang dimaksud dalam UU tersebut tentunya adalah UU No. 27/2007. Ruang lingkup pengaturan pengaturan UU No. 27/2007 meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai (ukuran ini merupakan cakupan wilayah pesisir).

Memahami Perbedaan & Persamaan Pengaturan

Sesuai dengan UU No. 27/2007, terdapat tiga struktur yang menyusun pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni: a) perencanaan, b) pemanfaatan, serta c) pengawasan dan pengendalian. Khusus struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan), yaitu rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Walaupun UU No. 27./2007 tidak secara eksplisit menyebut tata ruang laut, namun perencanaan spasial tersebut diistilahkan dengan rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Perbedaan tersebut memberi implikasi pemerintah daerah dan masyarakat kurang memahami UU No. 27/2007 sebagai instrumen penataan ruang di laut.

Berdasarkan UU No. 27/2007 pada Bab I Pasal 1 disebutkan, rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Pengertian ini mirip dengan definisi tata ruang yang tersurat dan tersirat pada Bab 1 Pasal 1 dalam UU No. 26/2007.

Menurut UU No. 26/2007, tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Sementara itu, rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian yang terdapat dalam dua UU tersebut, sejatinya dapat dikatakan bahwa rencana zonasi adalah juga merupakan rencana tata ruang. Namun demikian, terdapat perbedaan peristilahan dalam pembagian kawasan pola ruang yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam implementasinya.

Dalam UU No. 26/2007 misalnya, pola ruang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Sedangkan dalam UU No. 27/2007, pola ruang meliputi kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi. Menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 27/2007, kawasan pemanfaatan umum setara dengan kawasan budidaya dalam UU No. 26/2007. Sementara itu, kawasan konservasi dalam UU No. 27/2007 setara dengan kawasan lindung dalam UU No. 26/2007.

Dalam pembagian zona di dalam kawasan, juga terdapat perbedaan istilah (nomenklatur). Misalnya kawasan lindung di UU No. 26/2007, pembagian meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana serta kawasan lindung geologi. Sedangkan pembagian zona dalam kawasan konservasi, menurut UU No. 27/2007, meliputi konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim dan atau sempadan pantai.

Pembedaan istilah tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan. UU No. 26/2007 hanya membagi ruang dalam dua kepentingan, yakni budidaya (pemanfaatan) dan lindung. Dengan demikian, tidak ada kegiatan pemanfaatan dalam kawasan lindung. Sebaliknya, karena karakteristik alami dan tipe sumber dayanya, perairan laut tidak dapat diberlakukan secara sama. Penetapan kawasan konservasi (lindung) masih memungkinkan adanya kegiatan pemanfaatan baik yang ekstraktif maupun nonekstratktif dengan pangaturan-pengaturan tertentu sesuai dengan tujuan kawasan konservasinya. Dengan kata lain, pengaturan ruang laut tidak dapat menggunakan terminologi yang sama dengan pengaturan ruang di darat.

Perbedaan lain, di dalam UU No. 26/2007 dikenal dengan adanya alur pelayaran. Sedangkan di dalam UU No. 27/2007 dikenal dengan adanya alur laut antara lain alur pelayaran, migrasi ikan, dan kabel laut. Hal ini sesuai fakta bahwa di laut tidak hanya terdapat alur pelayaran tetapi juga alur migrasi ikan, migrasi biota, dan kabel laut. Disini jelas sekali bagaimana UU No. 27/2007 melengkapi dan mengisi kekosongan yang tidak diatur dalam UU No. 26/2007. Bahkan untuk kepentingan perlindungan kawasan migrasi biota laut, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Hal ini tentu saja tidak akan dapat dilakukan apabila mengacu pada alur menurut UU No. 26/2007.

Sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan cakupan kepentingan pengelolaan sumber daya laut yang dinamis dan saling terkait tersebut, penulis mengusulkan, untuk perairan laut di wilayah pesisir menggunakan rezim UU No.27/2007. Dengan demikian sesuai UU tersebut maka dalam RZWP3K di parairan laut wilayah pesisir menggunakan istilah pola ruang yang ada dalam UU No. 27/2007. Sedangkan RZWP3K di daratan wilayah pesisir menggunakan istilah pola ruang yang ada dalam RTRW sesuai UU No. 26/2007.

Pertimbangan lainnya adalah UU No. 27/2007 merupakan lex specialis dari UU No. 26/2007. Sesuai dengan azas lexspecialis derogat lex generalis (hukum yang khusus lebih diutamakan daripada yang bersifat umum) maka dasar hukum penataan ruang laut menggunakan UU No. 27/2007.

Tentu saja rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, sesuai amanat UU No. 27/2007.

Proses menyusun rencana zonasi di perairan laut lebih kompleks dibandingkan tata ruang di darat. Sebut saja dalam hal merencanakan pola ruang. DI wilayah darat menggunakan identifikasi tata guna lahan (land use) sedangkan di laut menggunakan identifikasi kegiatan.

Begitu juga dalam analisis sosial misalnya, perencanaan wilayah darat terfokus pada analisis penduduk. Sedangkan wilayah laut, perlu analisis mediasi konflik karena laut merupakan common property (milik umum).

Rencana pola ruang darat dengan laut juga dibedakan berdasarkan dimensinya. Pada ruang darat kita mengenal satu dimensi ruang, sedangkan pada ruang laut dikenal tiga dimensi ruang. Hal ini sangat memengaruhi proses penyusunan rencana pola ruang yang dilakukan. Oleh karena itu, rencana pola ruang disusun untuk ketiga dimensi ruang, yaitu permukaan, kolom dan dasar laut. Kompleksitas ini makin tinggi karena media air akan membawa semua dampak kegiatan di permukaan, kolom air dan dasar ke semua tempat bahkan yang lokasinya jauh dari lokasi kegiatan pemanfaatan. Hal ini tidak terjadi di ruang darat.

Peta rencana pola ruang laut mengakomodasi tiga layer penetapan pola ruang dari setiap dimensi (permukaan, kolom dan dasar laut). Pada setiap dimensi, pola ruang laut dapat mengakomodasi kegiatan yang multi fungsi sehingga alokasi ruangnya pun bisa overlapping pada satu zona tertentu. Pola ruang laut yang mengakomodasi lebih dari satu kegiatan pada suatu zona yang sama pada waktu tertentu yang sama pula harus dilengkapi dengan peraturan zonasi yang akan mengatur mekanisme sistem pelaksanaan kegiatannya termasuk manajemen waktu pemanfaatan dari masing-masing pola untuk setiap kegiatan, selain peraturan zonasi yang mengatur ketentuan-ketentuan pada setiap pola ruang yang ditetapkan.

Rencana pola ruang pada layer permukaan laut mendeliniasi batasan areal lisensi yang diperoleh suatu pelaku kegiatan untuk mengeksplorasi sumberdaya kelautan dan batasan areal rekreasi pelayaran, serta jaringan alur (rute) kapal wisata, dan areal aktif eksplorasi.

Rencana pola ruang pada layer kolom laut mendeliniasi batasan areal penangkapan ikan, berdasarkan ikan yang terdapat pada areal kolom laut tersebut. Sementara itu, rencana pola ruang layer dasar laut mendeliniasi lokasi konservasi dan lokasi cagar laut dan cagar budaya laut.

Mengakomodasi Kepentingan

Lalu, bagaimana strategi menata ruang laut sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan? Setidaknya,ada tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana tata ruang laut.

Pertama, kegiatan yang berlangsung pada ruang laut bersifat dinamis dan statis. Kegiatan pelayaran, alur migrasi ikan, serta aktivitas wisata bahari (seperti snorkling, diving dan selancar) tergolong dalam aktivitas dinamis. Sedangkan yang bersifat statis antara lain permukiman atas air, rig pertambangan, bagan tancap, bagan apung, dan lain-lain.

Kedua, ruang laut memiliki dimensi yaitu permukaan, kolom dan dasar laut. Setiap dimensi dapat memiliki aktivitas berbeda dalam suatu zona yang sama dan bisa dilakukan pada waktu yang sama pula. Contoh konkrit adalah penggunaan dasar laut untuk kabel pipa bawah tanah, pada dimensi kolom dapat berfungsi sebagai daerah migrasi ikan, sedangkan pada permukaannya untuk alur pelayaran.

Ketiga, penetapan jangka waktu perencanaan. Prediksi jangka waktu perencanaan ruang laut dipengaruhi oleh sumberdaya (resources) yang dikembangkan oleh masing-masing kegiatan.

Terkait struktur ruang, dapat diwujudkan sebagai pusat-pusat permukiman yang merupakan sentral (pusat) aktivitas kegiatan dalam jangkauan pelayanan tertentu. Struktur ruang dalam suatu wilayah perencanaan memiliki hierarki berdasarkan jangkauan pelayanannya, mulai dari hierarki paling tinggi dengan jangkauan pelayanan lebih jauh sampai hierarki terendah dengan pelayanan lebih dekat.

Pusat kegiatan yang berkembang pada ruang laut diwujudkan dalam berbagai aktivitas diantaranya permukiman, perikanan tangkap dan budidaya, pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, wisata bahari, pertambangan dan jasa kelautan. Dalam lingkup perencanaan wilayah, pusat kegiatan ini berfungsi sebagai pusat permukiman pada kedudukan hierarki tertinggi, menengah atau terendah berdasarkan kajiandalam suatu unit wilayah perencanaan (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Untuk lingkup ruang laut, pusat permukiman ini heirarkinya diposisikan sesuai dengan kajian unit analisis pada cakupan ruang laut yang direncanakan.

Struktur ruang dalam penyusunan rencana zonasi untuk multi sektor (rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota/kabupaten), harus dilakukan secara terpadu antar ruang darat, laut dan udara. Unit analisis yang digunakan dalam menyusun rencana struktur ruang laut sebaiknya mempertimbangkan dan memperhitungkan keterkaitan unit analisis tersebut untuk perencanaan wilayah darat dan udara.

Di sisi lain, penyusunan rencana struktur ruang untuk suatu sektor tertentu (misalnya perikanan), berimplikasi pada penentuan lokasi pusat kegiatan. Lokasi ini pada akhirnya berfungsi sebagai pusat kegiatan atau pusat pengembangan (permukiman) dalam konstelasi wilayah lebih luas, yaitu kabupaten/kota dan provinsi/nasional. Atau bisa juga bisa sebagai titik pusat pengembangan yang mendukung fungsi salah satu pusat pengembangan (pusat permukiman) pada konstelasi perencanaan regionalnya (wilayah kabupaten/kota, provinsi atau nasional).

Peraturan Zonasi

Penyusunan RZWP3K di perairan laut perlu dilengkapi dengan aturan-aturan pemanfaatan zona yang dibuat (peraturan zonasi), seperti halnya menyusun tata ruang darat. Peraturan zonasi meliputi hal-hal terkait dengan standar-standar kebutuhan pengembangan seperti kepadatan, standar konstruksi, dan lain-lain. Keunikan sifat ruang laut menuntut adanya penambahan aturan dalam peraturan zonasi yang dibuat, yaitu aturan mengenai kemungkinan beragamnya pemanfaatan ruang (multi use/multi fungsi).

Kelengkapan muatan RZWP3K di perairan laut merupakan prasyarat minimum kajian dan arahan yang diperlukan dalam rangka melengkapi hasil RZWP3K di perairan laut yang disusun. Kelengkapan ini meliputi diversifikasi ekonomi sumberdaya, multifungsi penggunaan ruang laut dan mediasi konflik.

Salah satu variabel analisis ekonomi yang digunakan untuk menyusun RZWP3K di perairan laut adalah sumberdaya (resources). Hal ini akan memengaruhi variasi jangka waktu dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang berdasarkan sumberdaya (resources). Oleh karena itu deskripsi mengenai pengalihan fungsi suatu kegiatan pascaproduksi dari suatu sumberdaya perlu termuat dalam dokumen RZWP3K.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi mengakibatkan semakin banyaknya sektor-sektor yang akan mengembangkan kegiatannya dan memanfaatkan ruang laut. Kesempatan multi fungsi penggunaan ruang  laut perlu mencapai situasi kesepakatan (win win solution) multi sektor yang terlibat berdasarkan kompatibilitasnya.

Kebutuhan pengembangan ruang laut pada masa yang akan datang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungannya. Oleh karena itu penyusunan RZWP3K di perairan laut dapat mengakomodasi kepentingan multi sektor pada areal yang sama.

Perlu Dilegalkan

Berdasarkan mandat UU No.27/2007, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menyusun empat hierarki perencanaan. Salah satunya adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. RZWP3K yang terdiri dari RZWP3K Provinsi, RZWP3K Kabupaten/Kota ini berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir. Pola ruang RZWP3K Provinsi berisi pengalokasian ruang ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut.

RZWP3K Provinsi dituangkan pada peta dengan tingkat kedalaman atau skala 1:250.000. Sementara itu, RZWP3K Kabupaten dituangkan pada peta skala 1:50.000. Sedangkan RZWP3K Kota dituangkan pada skala peta 1:25.000.

Tak hanya itu, pemerintah kabupaten/kota juga perlu menyusun RZR (rencana zonasi rinci) Kawasan di setiap zona peruntukan sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan. RZR Kawasan berisi pendetailan dari RZWP3K Kabupaten/Kota ke dalam blok-blok peruntukan. RZR Kawasan dituangkan pada peta dengan skala 1:10.000 sampai 1:5.000.

RZR Kawasan berfungsi sebagai perangkat operasional RZWP3K yang di dalamnya memuat peraturan zonasi sebagai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut. Peraturan ini memuat teks zonasi dan peta zonasi.

Teks zonasi berisi aturan teknis zonasi pada suatu zona untuk kegiatan/penggunaan ruang tertentu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, peta zonasi merupakan peta yang menggambarkan kode-kode zonasi di atas zona dan sub zona yang telah dideliniasikan dalam RZWP3K Kabupaten/Kota dan RZR Kawasan.

RZWP3K dan RZR Kawasan perlu dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan mempunyai jangka waktu 20 tahun. RZWP3K dan RZR Kawasan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya lima tahun sekali. Fungsi RZWP3K adalah menjadiperisai legitimasi peruntukan ruang laut, acuan pemberian perizinan pemanfaatan, rujukan konflik ruang,dan dokumen formal perencanaan pembangunan daerah.

Meski UU No. 27/2007 telah berlaku, namun sampai sejauh ini masih sangat sedikit provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki Perda dimaksud. Bisa dibayangkan dampak yang terjadi. Di berbagai daerah, konflik antar pengguna merebak. Masing-masing elemen masyarakat merasa berhak atas eksploitasi sumber daya lautnya.

Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka suka atau tidak, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat, masih “jauh panggang dari api”. Bahkan bisa jadi, investasi yang telah ditanamkan di kawasan tersebut dapat berakhir secara mengenaskan.

Jadi, inilah momentum yang tepat bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk merumuskan kebijakan pengaturan atas pemanfaatan ruang laut yang berbatasan dengan pantainya melalui penyusunan tata ruang laut berupa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan begitu, konflik dapat dihindari, investor pun merasa nyaman berbisnis dan bermitra dengan masyarakat lokal. (HABIS)..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*