Pinned

QUO VADIS TATA RUANG LAUT…..bagian 1

oleh: (Alm.) Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng.

Artikel ini disampaikan oleh Beliau (Alm) Pak Bandono saat kami bersama-sama persiapan Penyusunan RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013

 

 

Secara sekilas, saat ini tata ruang di perairan laut belum menjadi informasi yang “seksi”. Tak banyak pemerintah daerah dan masyarakat yang tertarik apalagi mendalami lebih jauh mengenai topik tersebut. Bahkan berdasarkan pengalaman penulis di banyak daerah rencana tata ruang laut belum menjadi acuan dalam pembangunan sektor. Kalau pun disorot, ia lebih banyak dipandang dari sisi negatifnya.

Fakta menunjukkan, tata ruang kerap menjadi kambing hitam dalam banyak hal, seperti lambatnya investor untuk menanamkan modal di kawasan tersebut, terjadinya konflik, atau bencana. Akibatnya, sudah dapat diduga. Di hampir semua daerah yang memiliki kawasan laut, rencana tata ruang laut belum dijadikan alat pengendali keterpaduan lintas sektor dan daerah.

Padahal rencana tata ruang laut dapat digunakan sebagai alat sinergitas spasial dan koordinasi rekomendasi perijinan pemanfaatan perairan laut. Keuntungan lain adalah kepastian hukum yang bersifat spasial dalam pemanfaatan ruang laut.

Bahkan beberapa praktik tata ruang laut di negara lain, tata ruang laut memberikan manfaat bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial dan perbaikan lingkungan. Di Kamboja misalnya penetapan Marine Spatial Planning berdampak pada peningkatan lama kunjungan wisatawan perminggu dari 2 hari menjadi 4 hari dan peningkatan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional 7-10 kg/nelayan/penangkapan. Sementara di Cina, penetapan Marine Fungsional Zoning (MFZ) mengurangi pencemaran laut, penataan kawasan industri, lokasi wisata dan lokasi pelabuhan secara efisien, memberi kepastian lokasi usaha budidaya perikanan dan pendapatan negara atas lisensi perairan karena ijin yang diberikan.

Perlu diakui, saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam menyusun tata ruang laut di Indonesia. Pertama, belum adanya kesamaan pola pikir dan cara pandang para eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penataan ruang laut. Kedua, banyak daerah yang belumm mengerti cara menyusun rencana tata ruang laut yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Ketiga, keterbatasan data dan informasi. Saat ini hasil perencanaan tata ruang laut masih kurang baik karena data yang dipergunakan adala data dan informasi yang tersedia tetapi bukan bukan data yang dibutuhkan. Dalam menyusun tata ruang laut dibutuhkan beberapa data set antara lain data terestrial, batimetri, geomorfologi, oseanografi, penggunaan lahan yang ada, ekosostem, infrastruktur, kesesuaian lahan, sosial demografi, ekonomi dan risiko bencana. Keempat, keterbatasan dana terutama dalam pengumpulan data dan informasi serta proses perencanaan yang sifatnya partisipatif. Kendala lain adalahnya kurangnya komitmen pimpinan, kurangnya fasilitator dalam proses perencanaan partisipatif tata ruang laut yang mempunyai pengetahuan luas dan keterbatasan sumber daya manusia.

Kalau sudah begini kondisinya, mau dikemanakan (quo vadis) tata ruang laut kita ini? Mampukan tata ruang laut menjawab berbagai kebutuhan masyarakat pengguna sumber daya alam sekaligus menjaga agar potensi sumber daya alam laut tetap lestari?

 

Tragedy of the Common

Perlu dicatat, sumber daya alam kelautan adalah milik umum (common property), setiap orang boleh memanfaatkan potensi yang terkandung di dalamnya. Konsekuensinya, pengguna cenderung memanfaatkan sumber daya alam laut secara maksimal tanpa menghiraukan dampak negatifnya. Tragedy of the common pun tak dapat terhindarkan.

Kondisi ini diperparah dengan euforia otonomi daerah yang kebablasan.Daerah berusaha memenuhi pundi pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai cara. Mereka abai menjaga kelestarian alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan laut dan kesesuaian lahan di perairan laut. Baginya (pemda), yang penting ada pendapatan sesaat dulu, selebihnya urusan belakangan.

Contoh menarik terjadi pada kasus penambangan pasir laut. Di satu sisi, ada yang beranggapan penambangan pasir laut berdampak negatif pada ekosistem pulau-pulau kecil, kelangsungan hidup nelayan tradisional, wisata bahari dan sektor terkait lainnya. Namun di sisi lain, kegiatan penambangan pasir laut itu “tetap dipertahankan” karena mampu memberikan devisa tanpa memperhatikan zonasi yang tepat untuk penambangan pasir dan daya dukung lingkungannya.

Kasus lainnya adalah pembangunan bagan-bagan ikan di laut dan lahan budidaya rumput laut yang akhir-akhir ini berkembang cukup pesat. Kondisi ini telah meningkatkan nilai kerawanan terhadap konflik pemanfaatan ruang di laut. Di samping adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan, penempatan bagan-bagan dan budidaya laut tanpa pengaturan telah berdampak terganggunya jalur pelayaran.

Pada dasarnya hampirdi seluruh wilayah pesisir dan lautan Indonesia terjadi beragam konflik antara berbagai kepentingan. Penyebab utamanya adalah tidak adanya aturan yang jelas tentang tata ruang laut dan alokasi sumber daya yang terdapat di kawasan laut. Setiap pihak yang berkepentingan mempunyai tujuan, target, dan rencana untuk mengeksploitasi sumber daya laut.

 

Perlu Diwaspadai

Kondisi semacam ini perlu diwaspadai. Kini, saatnya para kepala daerah memiliki visi jauh kedepan. Lingkungan yang rusak hanya akan menyengsarakan biota laut. Dan itu berarti generasi penerus tak dapat mengenyamnya. Untuk mengatasi problem tersebut, kita membutuhkan strategi pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu tata ruang laut menjadi penting untuk menjaga lingkungan pesisir dan laut tetap lestari.

Hal ini penting karena laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosostem, sumber energi,sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta media linta laut antarpulau, media pertukaran sosial budaya, kawasan perdagangan dan wilayah pertahanan keamanan. Beragamnya pemanfaatan laut tersebut, suka atau tidak, menuntut adanya pengaturan yang tegas guna menghindari konflik pemanfaatan ruang laut.

Hal ini jelas tidak mudah mengingat Indonesia memiliki perairan luas dan karakter perairan yang kompleks. Karena itulah penataan wilayah laut memerlukan suatu konsepsi melalui pendekatan secara makro dan mikro. Pendekatan secara makro dimaksudkan sebagai langkah pengenalan karakter dan perkiraan prioritas pemanfaatan yang dapat ditetapkan pada suatu kawasan perairan. Sedangkan pendekatan secara mikro lebih ditekankan pada peninjauan terhadap ketersediaan sumber daya, sifat dinamika laut, kerentanan bencana, kerentanan konflik pemanfaatan ruang dan daya dukung laut.

Selanjutnya penetapan prioritas pemanfaatan suatu kawasan perairan laut dilakukan berdasarkan tiga fungsi pemanfaatan. Pertama, fungsi ekonomi yang dimaksudkan sebagai kebijakan secara makro dan mikro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan karakter yang dimiliki setiap kelompok perairan laut maka dapat diperkirakan seperti arahan komoditi unggulan, kebutuhan infrastruktur, arahan kelembagaan, arahan format jaringan pemasaran produk atau perkiraan tingkat kerawanan bencana. Kedua, fungsi konservasi yang dimaksudkan sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya ataupun kearifan lokal di kawasan perairan laut atau pulau. Penetapan fungsi ini nantinya dapat dijadikan kawasan konservasi atau lindung. Ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan yang dimaksudkan sebagai upaya menempatkan fungsi pulau-pulau kecil di suatu kawasan perairan laut sebagai titik pangkal teritorial dan basis pangkalan pertahanan negara guna menjaga kedaulatan wilayah. Di samping itu,di kawasan perairan yang memiliki indikasi kerawanan kejahatan (penyelundupan, pencurian ikan dan lain-lain), penetapan fungsi pertahanan dan keamanan menjadi prioritas.

 

Penataan Perairan Laut

Penataan perairan laut diperlukan untuk mengatur pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga konflik dapat dihindari. Dengan demikian, pemanfaatan suatu sumber daya laut memiliki batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain.

Setidaknya ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam zonasi. Pertama, sifat dinamis laut. Alam tersusun oleh sistem-sistem keseimbangan yang bersifat dinamis. Artinya, adanya perubahan salah satu atau lebih faktor dalam suatu sistem, maka alam akan mencari keseimbangan baru. Sebut saja berubahnya tingkat kecerahan akibat arus turbulensi yang mangangkut materi endapan. Kondisi ini dapat membuat terumbu karang sakit atau bahkan mati. Perubahan keseimbangan ini akan berdampak pada kehidupan beragam jenis ikan yang selama inibersimbioasis dengan terumbu karang. Kedua, penafsiran nilai ekonomi dan nilai beban lingkungan. Apabila biaya perbaikan lingkungan lebih besar darpada nilai ekonomi yang didapatkan, maka tujuan pemanfaatan sumber daya tidak tercapai. Ketiga, aspek sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau. Adat istiadat suku yang bermukim di wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil sangatlah beragam karakteristiknya. Di beberapa tempat sering dijumpai adanya budaya pengaturan lahan laut atau sering disebut hak ulayat laut. Aturan-aturan semacam ini merupakan kearifan lokal yang perlu dihargai sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 B ayat 2. Selain itu, kondisi demografi (perkembangan penduduk, taraf pendidikan, suku bangsa, agama, serta tingkat arus informasi) merupakan faktor-faktor terkait dalam mengkaji permasalah sosial budaya masyarakat pesisir untuk perumusan kebijakan penataan wilayah laut. Keempat, aspek kepastian hukum pemanfaatan perairan laut. Menurut UU nomor 26 tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Dalam kaitan ini, ruang diterjemahkan sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan dan memelihara kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dikembangkan konsep bahwa laut merupakan suatu kesatuan wilayah negara yang perlu ditata dan diatur tanpa mengurangi prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Pada kenyataannya hingga saat ini penataan perairan laut belum diatur secara tegas. Batas-batas pemanfaatan perairan laut juga belum secara keseluruhan memiliki kepastianhukum yang kuat dibandingkan dengan wilayah darat. Seperti diketahui, pengaturan wilayah darat sudah diatur tegas berdasarkan UUPA tahun 1960. Disitu, tanah negara telah dibagi habis dalam bentuk persil dalam berbagai bentuk seperti hak milik, hak guna, hak pakai dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apakah konsepsi administrasi publik lahan darat dapat diadopsi dan diterapkan untuk mengatur lahan laut? Pemikiran semacam ini tentu saja membutuhkan kajian mendalam dari berbagai aspek seperti dinamika laut, ekonomi, ekologi, sosial budaya, geopolitis dan lain-lain…(Bersambung).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*