Pinned

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kota Malang

Ruang kota merupakan ruang bersama yang selayaknya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi bersama pula. Proses penataan ruang terdiri dari 3 tahapan yakni ‘perencanaan ruang’, ‘pemanfaatan ruang’ dan ‘pengendalian pemanfaatan ruang’. Pada setiap proses tersebut sudah selayaknya partisipasi masyarakat diakomodir dengan tujuan masyarakat akan ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan.

Pada ketiga tahapan ‘penataan ruang’ di Kota Malang ditemukan sejumlah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang. Faktor pendukung dalam pengembangan partisipasi masyarakat pada perencanaan ruang antara lain a) Antusiasme masyarakat dalam kegiatan forum atau konsultasi publik yang tinggi; b) Pihak swasta aktif bekerjasama dalam kegiatan perencanaan ruang; c) Masyarakat membantu meberikan data atau informasi di lapangan untuk digunakan sebagai input analisis; d) Terdapat embrio komunitas/forum-forum yang terkait dengan perencanaan ruang di Kota Malang, diantaranya komunitas hijau, green map Malang, forum lalu lintas Kota Malang, Dewan Riset Daerah Kota Malang serta komunitas lainnya; e) Perkembangan teknologi informasi yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemanfaatan ruang di Kota Malang; f) Kemudahan dalam proses mendapatkan izin pemanfaatan ruang, melalui sistem perijinan satu pintu serta; g) Adanya ketentuan yang mengikat seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi yang dapat digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan faktor penghambat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam penataan ruang saat ini antara lain a) Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam bidang perencanaan ruang; b) Minimnya informasi kepada masyarakat terkait persiapan dokumen perencanaan ruang yang akan disusun oleh pemerintah. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kegiatan penyusunan dokumen tata ruang dan terbatasnya media yang memfasilitasi masyarakat untuk berperanserta sehingga partisipasi masyarakat kurang optimal; c) Masih terbatasnya kegiatan konsultasi publik atau forum diskusi yang difasilitas oleh pemerintah terkait dengan pembahasan dalam kegiatan perencanaan ruang yang melibatkan masyarakat; d) Minimnya media yang digunakan untuk penyampaian aspirasi dan sosialisasi terkait perencanaan ruang khususnya pada tahapan perencanaan ruang; f) Banyaknya masyarakat pendatang dan berdomisili di Kota Malang yang kurang peduli terhadap perencanaan ruang; g) Masih terbatasnya informasi tata cara, prosedur dan media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang seringkali terjadi dan kontrol masyarakat sangat lemah.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang juga bisa dioptimalkan melalui pendekatan kearifan lokal masyarakat. Karena ruang-ruang partisipasi bisa kita ciptakan dengan potensi dan semangat masyarakat Kota Malang seperti etos kerja orang Malang sebagai pekerja keras; ungkapan-ungkapan pendukungnya antara lain “rawe-rawe rantas malang-malang putung”, “aja demen tenghak tenghok nemu kethuk”. Merupakan ajakan untuk gemar bekerja keras, tidak mudah menyerah pada hambatan dan kesulitan. Dengan semangat kerja keras inilah partisipasi masyarakat dalam penataan ruang harus dioptimalkan dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Malang. Tahlilan dan kegiatan yang bersifat Jamiiyah, yang berarti masyarakat Malang adalah masyarakat kekeluargaan dan agamis. Modal ini penting dan tentunya bisa mendukung partisiasi masyarakat dalam pembangunan untuk bisa lebih ditingkatkan. Semangat gotong royong dan guyub rukun, kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, saling tolong dan membantu merupakan bagian dari budaya masyarakat Malang.

Dengan melihat posisi partisipasi masyarakat Kota Malang dalam penataan ruang saat ini yaitu pada tangga ke-3 dari 8 tangga partisipasi. Tangga ke-3 dari partisipasi masyarakat Kota Malang ini adalah pemberitahuan/informing. Potensi partisipasi masyarakat untuk ditingkatkan dalam penataan ruang di Kota Malang masih sangat terbuka.

Pemerintah Kota Malang perlu memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). BKPRD yang didirikan dengan tugas mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman dan produktif. Terdiri atas 2 pokja yaitu pokja perencanaan tata ruang dan pokja pemanfaatan & pengendalian pemanfaatan ruang dengan beranggotakan SKPD terkait. Kolaborasi antar SKPD dalam forum BKPRD diharapkan terus melakukan koordinasi dengan tim penyusun dokumen tata ruang untuk senantiasa memberikan wadah masyarakat untuk berpartisipasi disetiap tahapan proses penyusunan dokumen tata ruang.

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dengan cara sosialisasi. Informasi berupa baliho peta pemanfaatan ruang yang ditempatkan pada pusat-pusat keramaian juga membantu masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang terkait dengan izin harus ada upaya jemput bola perijinan. Hal ini bisa difasilitasi oleh kelurahan atau UPTD khusus perijinan dengan informasi yang jelas terkait prosedur, persyaratan, pembiayaan dan lama waktu pengurusan ijin pemanfaatan. Keterbatasan informasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan proses perijinan yang sering dikeluhkan menjadi penyebab masyarakat tidak menaati izin pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang diwadahi melalui media online dan sistem manual (surat pengaduan). Dalam media online yang terdapat di web Pemerintah Kota Malang dengan mengisi jenis pengaduan, biodata, informasi pengaduan dan kolom usulan kegiatan apabila ada masukan/saran terkait dengan penyusunan dokumen tata ruang. Kolom biodata wajib diisi karena menentukan akan diproses atau tidak pengaduan yang disampaikan. Sedangkan untuk sistem manual/ surat pengaduan, masyarakat dapat mengambil di sekretariat BKPRD Kota Malang, kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Untuk pengisingan form pengajuan harus diisi lengkap untuk diproses atau tidaknya form pengajuan tersebut. Pemerintah dapat juga menyediakan kolom pembaca di media cetak/surat kabar secara berkala mengenai penataan ruang. Selain dengan media informasi, dapat melalui komunitas-komunitas masyarakat untuk berpartisipasi. (AS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*