Pinned

“Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara Kunci Keberhasilan Diplomasi Indonesia”

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah 1.904.569 km2 dengan panjang garis pantai 54.716 km memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kedaulatan wilayahnya. Posisi wilayah Negara Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga tersebar di 10 kawasan, yaitu perbatasan darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, RI-PNG di Papua, dan RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dengan panjang + 2.374,8 Km. Sedangkan kawasan perbatasan laut termasuk 92 pulau kecil terluar tersebar di 19 provinsi, dan 40 kabupaten yang berbatasan dengan Negara Thailand, India, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Timor Leste dan Australia.

 

Mengapa Kawasan Perbatasan Harus Dikembangkan?

Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda negara pintu gerbang untuk berinteraksi langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional (KSN) yang dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Penataan ruang di kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengembangan perbatasan dilakukan dengan mengubah kebijakan pembangunan di masa lalu dengan upaya pendekatan kesejahteraan masyarakat, sehingga selain sebagai wilayah pertahanan dan keamanan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Pendekatan keamanan tentu saja merupakan hal penting untuk menjaga situasi yang stabil dan kondusif, mengingat kawasan perbatasan rawan akan gerakan separatisme, penyelundupan dan kriminal yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan memicu konflik dengan negara tetangga.

Pengembangan kawasan perbatasan harus dilakukan seoptimal mungkin dengan mengembangkan seluruh potensi sumberdaya wilayah (sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia) untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan. Model pengembangan perbatasan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan dapat berupa kawasan strategis, kawasan pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan transito dan kawasan wisata.

Mengingat kawasan perbatasan merupakan kawasan dengan interaksi langsung yang melibatkan dua negara bertetangga, dalam pengembangannya antar dua negara tidak mungkin keluar dari penataan kesepakatan-kesepakatan yang melibatkan kedua negara. Kepentingan dan konflik yang seringkali muncul di kawasan perbatasan dan di sepanjang garis batas selalu memiliki keterkaitan kepentingan dengan wilayah di seberang garis batas yang memisahkan keduanya. Perjalanan hidup bangsa kita dalam bertetangga juga diwarnai dengan naik turunnya hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga. Perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia dalam perjalanannya selalu penuh dengan warna. Ya, negara ‘jiran’ tetangga terdekat kita, negara serumpun (memiliki kesamaan budaya dan sejarah di masa lalu) memiliki hubungan panjang dengan Indonesia. Selama itu pula muncul persoalan perbatasan, kita mengenal era ‘Ganyang Malaysia’ hingga muncul sebutan ‘Malingsia’, mewarnai dinamika hidup bertetangga. Banyak kepentingan yang memunculkan persoalan perbatasan, apakah itu kepentingan yang terkait dengan hak atas wilayah, kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Apakah itu persoalan perdagangan antar wilayah juga pergerakan orang-orang di seputar wilayah perbatasan atau bahkan ‘memperebutkan’ sumber daya alam.

Sebagai negara berdaulat yang saling menghormati dan bekerjasama tentunya dalam perjalanannya dibutuhkan sejumlah kesepakatan untuk mengatur semua kepentingan yang ada tersebut. Peran diplomasi untuk mengatur segala kepentingan di wilayah perbatasan tidak bertolak belakang dengan kepentingan negara kita dan juga dapat sejalan dengan kepentingan negara tetangga. Diplomasi, dengan demikian menjadi suatu alat penting guna memperjuangkan kepentingan negara kita terhadap negara lain. Diplomasi bukan sebuah alat yang mampu bekerja sendiri akan tetapi harus kolaborasi dengan bagian-bagian penting yang mampu mendukung bekerjanya diplomasi. Seiring dengan persoalan yang muncul di batas wilayah dan kekhawatiran yang muncul dengan adanya perdagangan lintas batas yang merugikan salah satu negara, menjadikan diplomasi sebagai wadah penting guna mengurai persoalan dan menata hubungan dengan lebih baik lagi.

 

Belajar dari Masa Lalu dan Kebijakan Saat Ini

Sejak orde baru sampai era reformasi kawasan perbatasan bagaikan anak tiri yang tidak tersentuh alokasi dana pembangunan dan perhatian. Belum ada prioritas dan keseriusan dari pemerintah untuk membenahi dan memajukan kawasan perbatasan. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah perkotaan, kawasan yang aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir, tertinggal dan terluar seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Kehadiran pemerintah di kawasan perbatasan nyaris tidak terdengar, masyarakat kita dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan publik) dan aktivitas ekonomi sangat tergantung dengan negara tetangga yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Ironis memang, negara tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Cerita ‘Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku dan Ringgit di Kantongku’ yang terjadi di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sudah selayaknya membuat pemerintah terbangun dari tidur panjang. Harus diakui akan kesalahan dalam pengelolaan perbatasan negara selama ini yang telah menjadikan ribuan masyarakat perbatasan kita jauh dari kesejahteraan dan sangat tergantung dengan negara tetangga. Pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih intensif dan serius menjadi pilihan karena sangat berpotensi meminimalkan konflik dengan negara tetangga. Selain mengusung misi pembangunan nasional, khususnya untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem pertahanan keamanan nasional, pembangunan wilayah perbatasan juga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ketimpangan wilayah/disparitas wilayah yang tinggi di kawasan perbatasan, ketidakadilan dan tidak meratanya pembangunan bisa menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Paradigma pembangunan yang selama ini berorioentasi ke tengah (inward looking), yang lebih mengutamakan pengembangan di pusat negara harus segera diubah menjadi ke arah pinggiran (outward looking). Tujuannya agar wilayah perbatasan benar-benar menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga yang memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan ekonomi secara terus menerus adalah sinyal bahaya yang tentunya bisa mengikis nasionalisme pada diri masyarakat kita di perbatasan untuk abai dan tidak menjaga kawasan perbatasan mengingat kesejahteraan adalah pilihan hidup yang saat ini bisa dipenuhi oleh pelayanan negara tetangga. Sehingga pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara mesti menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) tanpa meninggalkan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan pembangunan lingkungan (ecology approach). Kebijakan pembangunan pemerintah saat ini terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan tercermin pada Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran menjadi penegasan bahwa sudah saatnya wilayah perbatasan harus diperhatikan secara serius. Kebijakan ini yang tentunya membawa harapan dan peluang besar, yang menjadikan kawasan perbatasan menjadi beranda negara yang lebih maju dan berdaya saing.

 

Potensi, Masalah, Peluang dan Tantangan di Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, taman nasional, danau alam, potensi cadangan minyak dan gas serta potensi perikanan yang semuanya dapat dikembangkan menjadi daya ungkit pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan meskipun potensi sumberdaya alamnya melimpah dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana telekomunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan ekonomi seperti perdagangan (pasar) dan jasa juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan kita ketika mereka membandingkan perhatian negara tetangga dan kondisi pembangunan perbatasan di negara tetangga Malaysia yang sangat maju.

Peluang dan tantangan pengelolaan perbatasan negara terkait kondisi global sangat dipengaruhi oleh isu-isu geostrategis, geopolitik, geoekonomi dan keamanan. Posisi ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Posisi silang menempatkan Indonesia pada peran krusial sekaligus potensi rawan terhadap kompleksitas permasalahan, baik isu mengenai tapal batas (border), keamanan nasional (national security) atau keamanan manusia (human security), penyelundupan barang. Rumusan kebijakan yang handal dalam pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan dalam rangka mempertahankan NKRI melalui penguatan perbatasan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, ekonomi, pertahanan keamanan serta penigkatan hubungan kerjasama antarnegara. Bentuk-bentuk kerjasama di kawasan perbatasan adalah a) Kerjasama lintas batas antarnegara, b) Kerjasama ekonomi kawasan seperti ASEAN Community, Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT), BIMP – EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines – East ASEAN Growth Area), Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMTGT) dan Austraian-Indonesia Development Area (AIDA), 3) Kerjasama politik dan keamanan dilakukan untuk menjamin adanya koordinasi dan stabilitas pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan. 4) Kerjasama batas negara kerjasama atau perjanjian batas negara penting untuk menjamin kedaulatan negara atas negaranya. Indonesia telah memiliki kerjasama penetapan batas negara dengan negara tetangga sesuai perjanjian yang telah dilakukan. Namun demikian masih banyak terdapat kerjasama atau perjanjian batas negara yang belum disepakati baik darat maupun laut. 5) Kerjasama sosial budaya kawasan perbatasan kerjasama sosial budaya secara nonformal telah lama terjalin diseluruh kawasan-kawasan perbatasan di Indonesia. Kerjasama ini berlangsung secara alami karena terdapat hubungan emosional maupun tali persaudaraan di kawasan perbatasan.

Akumulasi permasalahan di kawasan perbatasan menjadikan kawasan semakin tertinggal, hal ini tidak lepas dari hal-hal berikut :

  • Warisan paradigma pembangunan di masa pemerintahan orde baru sampai dengan era reformasi yang memang sangat kurang perhatian terhadap kawasan tertinggal, terpencil dan terluar (perbatasan).
  • Letak geografis yang tidak menguntungkan dan rentang kendali yang jauh/menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Disisi lain terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di kawasan perbatasan belum mampu membawa kesejahteraan masyarakat dan justru membebani keuangan pemerintah pusat.
  • Kegiatan sosial dan ekonomi tidak berkembang karena infrastruktur penunjang tidak memadai.
  • Keterbatasan SDM baik kualitas dan kuantitasnya yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat.
  • Karena sulitnya transportasi mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan menuju pusat pemerintahan kabupaten sulit dan berimplikasi mahalnya harga bahan kebutuhan pokok, di lain pihak ke negara tetangga terhubung akses yang mudah dan memberikan pelayanan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat.
  • Negara tetangga menguasai aktivitas ekonomi pada proses pengolahan dan hilir (pemasaran) dengan bahan baku dari negara kita, sehingga nilai tambah (value added) didapatkan oleh negara tetangga.

Hal ini disadari bahwa dalam proses pembangunan, dalam konteks pencapaian keberhasilan, merupakan suatu tujuan yang terus-menerus diupayakan mengingat hakekat pembangunan adalah melakukan perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi.

 

Sinergi, Belajar dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Dalam upaya mengejar ketertinggalan di perbatasan, kolaborasi antara kementerian, lembaga dan badan yang didalam tugas pokok dan fungsi bersentuhan untuk memajukan kawasan perbatasan mutlak dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping program, pembangunan berjalan efektif dan efisien serta hasil pembangunan segara dirasakan masyarakat. Contohnya tugas membangun daerah pinggiran dan desa-desa kemudian dijalankan secara kongkrit oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI) merupakan salah satu program yang akan menjadikan perbatasan sebagai beranda negara yang berdaulat, berdaya saing, aman dan sejahtera. Program ini berupaya untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan menjadi pusat-pusat perkotaan/jaringan simpul kegiatan. Perbatasan akan menjadi pintu gerbang perdagangan internasional untuk kegiatan ekspor dan impor, simpul utama transportasi dengan negara tetangga, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan. Untuk memaksimalkan program ini kegiatan transmigrasi senantiasa digalakkan untuk membangun kawasan berbasis pemanfaatan potensi dalam membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Terbangunnya 10 Kota Terpadu Mandiri (KTM), 28 Kawasan Transmigrasi, dan 17 Satuan Pemukiman yang berada di daerah perbatasan adalah keniscayaan bahwa kawasan perbatasan akan mampu bangkit dan berkembang. Tahap berikutnya kolaborasi dengan Badan Koordinasi Penamaman Modal (BKPM) dalam upaya meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam mengembangankan investasi di daerah perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan harus mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), dilengkapi pendekatan ekonomi (economy approach) mendorong investasi di daerah perbatasan sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki, dengan memperhatikan aspek sosial budaya atau kearifan lokal serta memelihara stabilitas keamanan di kawasan perbatasan (security approach). Percepatan pembangunan kawasan perbatasan juga terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Koordinasi dengan lintas sektor, penyiapan regulasi khusus merupakan perwujudan kebijakan asimetris yang menarik dan memudahkan dunia usaha untuk melakukan investasi di daerah perbatasan.

 

Pentingnya Peran Serta Masyarakat 

Pembangunan kawasan perbatasan akan berhasil apabila masyarakat dilibatkan pada saat perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga tanpa dukungan masyarakat pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan ini adalah mengelola potensi sumberdaya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang indikator keberhasilan diantaranya yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, meningkatnya daya beli masyarakat, seta berkurangnya kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan untuk peran serta mempertahankan kawasan perbatasan yaitu masyarakat senantiasa ikut menjaga kawasan perbatasan terkait dengan batas wilayah negara sebagai bentuk kedaulatan negara yang harus dipertahankan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran ini tentunya harus sinergi dengan pasukan keamanan yang bertugas menjaga kawasan perbatasan.

 

Kesejahteraan Membantu Proses Diplomasi

Melalui pendekatan kesejahteraan diharapkan kawasan perbatasan sebagai beranda negara, sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) akan berkembang semakin maju. Tentunya melalui sinergi antar stakeholder pembangunan, dukungan kebijakan pembangunan yang pro pengentasan kawasan tertinggal, terpencil, terisolir dan terluar, dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, jaringan infrastruktur yang handal maka perubahan kawasan perbatasan yang terbelakang menjadi kawasan yang maju dan bersaing adalah keniscayaan. Harapannya masyarakat perbatasan merasakan kehadiran Pemerintah Republik Indonesia dalam pelayanan hidup kesehariannya, masyarakat menjunjung tinggi harkat, martabat dan kedaulatan bangsa serta memupuk semangat nasionalisme. Hal ini bermuara pada minimnya konflik di kawasan perbatasan karena dukungan total masyarakat pada NKRI serta upaya meringankan diplomasi negara terhadap munculnya konflik di kawasan perbatasan negara. (AS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*