Pinned

KELALAIAN DI BAGIAN HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI

Kegiatan Budidaya di Bagian Hulu

Daerah aliran sungai merupakan suatu wilayah dengan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografis berupa air. Fungsi DAS adalah sebagai penyalur air, penyimpan dan pengumpul sedimen unsur hara. Hal ini berarti wilayah bentang alam dengan batas kondisi topografi berupa garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi dalam kawasan tersebut. Selain DAS merupakan kesatuan hidrologis, DAS juga merupakan wilayah kesatuan ekosistem yang di dalamnya terjadi interaksi antar unsur makhluk hidup, lingkungan biofisik dan unsur kimia.

Derah aliran sungai yang mengalami kondisi kritis sejumlah 108 dan 2.145 DAS harus dipulihkan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Kondisi kritis yang terjadi pada DAS ini terlihat dari sering terjadinya kekeringan, bencana longsor, dan banjir. DAS kritis secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi lahan kritis. Lahan kritis yang tercatat dalam data Kementerian Kehutanan tahun 2018 mencapai 14 juta ha dengan indikator tutupan lahan, erosi, kelerengan dan fungsi kawasan. Upaya pengendalian lahan kritis secara intensif telah dicetuskan sejak tahun 1976 dengan program reboisasi dan penghijauan yang telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2003. Namun masih saja DAS kritis terjadi bahkan menjadi semakin parah kondisinya. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan pembangunan yang mengupayakan pemenuhan kebutuhan dengan tidak menurunkan dan mengurangi kemampuan generasi di masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks DAS terdiri dari aspek biotik, abiotik dan kultur. Perlu diperhatikan yaitu bagaimana memperbaiki atau mempertahankan kualitas lingkungan tanpa perlu mengorbankan keadilan sosial serta kebutuhan ekonomi.

Adanya perkembangan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, permukiman, eksploitasi lahan berupa pertambangan, eksploitasi hutan, dan industri menyebabkan terjadinya penurunan kondisi hidrologis suatu DAS. Penurunan fungsi hidrologis terjadi karena adanya ketimpangan dalam pemanfaatan lahan. Kawasan hutan beralih menjadi kawasan terbuka dan lahan pertanian serta kawasan perdesaan beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perkotaan.  Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6-2 juta Ha setiap tahunnya karena adanya penebangan liar, kebakaran hutan, dan perambahan. Kemampuan DAS akan terus menurun sebagai penyimpan air pada musim kemarau dan kemudian dipergunakan melepas air sebagai base flow pada musim kemarau juga akan menurun saat fungsi hidrologis tersebut mengalami gangguan. Antisipasi yang bisa dilakukan yaitu pada daerah aliran sungai dilakukan penanaman pohon dengan akar dalam sehingga tidak akan mengalami longsor dan sebagainya (Juwono dan Subagiyo, 2018).

Permasalahan Hulu Daerah Aliran Sungai

Terdapat 16 DAS di Pulau Jawa yang sedang dalam keadaan kritis (Slamet Suprayogi dkk, 2014). Berdasarkan data Badan Planologi Kehutanan tahun 2007, hanya 4% dari total luas Pulau Jawa berupa kawasan hutan dan sebesar 18,7% berupa tutupan vegetasi. Hal lain yang menyebabkan DAS dalam kondisi kritis adalah adanya perbedaan fluktuasi debit antara musim kemarau dan musim penghujan.

Permasalahan yang terjadi pada daerah aliran sungai (DAS) ini tidak luput dari aktivitas di hulu. Adanya aktivitas yang terjadi pada bagian hulu DAS akan memengaruhi kondisi suatu daerah aliran sungai secara keseluruhan terutama wilayah di bagian hilir. Sebagian besar kondisi DAS dengan keadaan lingkungan terdegradasi dimana keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

  • Terjadinya perubahan penggunaan lahan di daerah hulu DAS dari kawasan konservasi hutan menjadi penggunaan perkebunan, pertanian dan permukiman sehingga terjadi peningkatan laju erosi dan sedimentasi;
  • Terjadinya fluktuasi debit sungai yang sangat terlihat (berbeda) saat terjadi kemarau ataupun musim hujan.

Terjadinya permasalahan tersebut menjadi perhatian pemerintah dengan menyusun beberapa kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, misalnya UU RI No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Kebijakan ini menjelaskan tentang pengelolaan DAS yang penanganannya harus dilakukan secara utuh mulai dari hulu hingga ke hilir. Permasalahan yang terjadi pada DAS perlu mendapat perhatian yang lebih terutama pada bagian hulu khususnya dalam penataan ruang. Saat ini permasalahan dalam penataan ruang juga menjadi pengaruh besar untuk daerah aliran sungai, misalnya alih fungsi lahan. Penataan ruang seakan masih belum menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Padahal jika perubahan peruntukan fungsi lahan tersebut tidak diatur dengan baik dan didasari oleh kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan maka DAS akan tetap terancam. Implikasinya upaya untuk mempertahankan luasan kawasan hutan dengan ketentuan untuk perlindungan DAS sulit tercapai dan kawasan hutan akan semakin cepat berkurang. Perubahan penggunaan lahan tidak hanya perubahan kawasan hutan menjadi pertanian atau perkebunan, namun sebagian besar juga berubah menjadi peruntukan industri maupun komersial lainnya. Pembangunan secara ekonomi masih menjadi orientasi utama berbagai daerah saat ini. Perkembangan ekonomi menjadi ukuran kesejahteraan suatu daerah, sehingga pembangunan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengabaikan aspek keberlanjutan. Jika peningkatan ekonomi terus menerus diutamakan dan mengabaikan lingkungan dalam pembangunan maka ancaman terhadap masalah lingkungan semakin sulit dihindarkan, misalnya banjir, longsor ataupun kekeringan. Mungkinkah sejahtera hanya diraih dengan tolok ukur pencapaian tujuan ekonomi saja? Tentu saja tidak.

Wilayah hulu sungai potensial untuk kegiatan sektor pertanian baik perkebunan, persawahan, hutan lindung dan hutan produksi. Kondisi tersebut menjadi tekanan dalam pemanfaatan potensi sumber daya air bagi seluruh bagian hulu untuk dimanfaatkan dan dikembangkan demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan hulu harus diimbangi dengan kegiatan pelestarian, pengendalian, dan peremajaan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air sungai dan air tanah yang dapat dimanfaatkan (Juwono dan Subagiyo, 2018). Potensi yang dimiliki bagian hulu tidak hanya terukur dari aspek materiil, tetapi yang tidak kalah penting sebagai daerah tangkapan dan resapan air. Pengelolaan bagian hulu yang dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan seluruh bagian dari hulu hingga hilir. Kondisi bagian hulu yang terjaga sebagai daerah resapan air dan pengatur pola air hingga ke hilir akan meminimalkan bencana seperti banjir maupun kemarau. Namun, kondisi sebagian besar bagian hulu di Indonesia ternyata masih jauh dari arti baik. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan utama DAS yang justru menjadi persoalan utama Indonesia dan sulit untuk dituntaskan hingga saat ini. Di saat musim kemarau, Indonesia mengalami kekeringan yang luar biasa sedangkan pada saat musim hujan justru mengalami bencana banjir yang silih berganti terjadi di berbagai penjuru negeri. Persoalan DAS dikarenakan kondisi hulu yang buruk dan tidak dikelola dengan baik. Ibaratnya bukan hanya bagian hilir yang ingin berkembang secara ekonomi dan sejahtera akan tetapi bagian hulu dengan segala potensi yang dimiliki juga ingin merasakan kemajuan. Melihat permasalahan yang ada sungguh ironis karena begitu banyak potensi yang dimiliki bagian hulu justru menimbulkan malapetaka.

Kerusakan di bagian hulu sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia. Penebangan hutan secara berlebihan dan peladangan liar marak dilakukan di bagian hulu. Kondisi tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, namun justru ada banyak campur tangan dari pemerintah yang terus-menerus memperbolehkan investor untuk mengeksploitasi hutan dan tanaman-tanaman keras di bagian hulu. Eksploitasi sumber daya hutan dan ekosistem di bagian hulu menyebabkan alih fungsi lahan. Hutan yang seharusnya menjadi wilayah konservasi dan daerah resapan air berubah menjadi hutan gundul yang menyebabkan sumber mata air berkurang. Berkurangnya sumber air di hulu menyebabkan debit air yang mengalir ke hilir juga ikut berkurang dan berpotensi menimbulkan kekeringan. DAS sebagai suatu kesatuan tata air tentu dipengaruhi oleh kondisi wilayah hulu khususnya kondisi bio-fisik. Berkurangnya pohon di hutan dan tanaman-tanaman keras lainnya memengaruhi kemampuan wilayah menahan dan mengatur aliran air khususnya pada saat musim hujan. Derasnya aliran air tidak mampu ditahan hanya dengan hutan yang gundul, akibatnya tanah longsor dan banjir menjadi malapetakan di bagian hulu dan utamanya berdampak di bagian hilir.

Penebangan hutan secara berlebihan yang terjadi di hulu juga disebabkan oleh pemberian izin penebangan yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Mulai dari tahap pengawasan, pelaksanaan hingga fungsi kontrol menimbulkan deforestasi yang memprihatinkan. Kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terjadi akibat degradasi hutan dan rusaknya daya dukung DAS wilayah hulu memberikan dampak semakin luasnya lahan kritis di Indonesia (Zuriyani, 2013). Ekosistem DAS di wilayah hulu yang mempunyai keterkaitan dengan ekosistem DAS bagian hilir ternyata masih belum sepenuhnya disadari baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Selama ini apabila permasalahan DAS seperti banjir dan kekeringan terjadi, pemerintah justru fokus untuk langsung membenahi wilayah hilir saja secara langsung tanpa memperhatikan kondisi wilayah hulu yang menjadi sumber permasalahan.

Pengelolaan DAS di wilayah hulu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pengelolaan bagian hulu oleh stakeholders terkait telah banyak dilakukan namun belum menghasilkan solusi yang mampu menyelesaikan persoalan. Pengelolaan DAS yang selama ini dilakukan masih terbatas karena hal politis dan batas administrasi. Belum ada koordinasi dan komunikasi antar wilayah kabupaten, provinsi, dan sebagainya untuk mengatasi permasalahan DAS bersama. Permasalahan DAS seperti banjir dan tanah longsor tidak pernah mengenal batas administratif. Erosi yang terjadi di daerah hulu menimbulkan dampak bagi wilayah di hilir tanpa mengenal batas, seperti pendangkalan sungai dan pengendapan sedimen.

Selain terbatasnya pengelolaan DAS akibat hal politis dan administratif, permasalahan DAS semakin rumit karena pemerintah hanya fokus menyelesaikan pada tempat terjadinya bencana dan bukan pada sumber terjadinya bencana. Contohnya DAS Citarum yang seringkali terjadi banjir ternyata disebabkan oleh rusaknya hutan di bagian hulu. Terjadinya alih fungsi dan degradasi hutan yang mengakibatkan luas hutan di hulu pada tahun 1983 seluas 85.138 Ha menyusut menjadi 39,15 Ha di tahun 2002. Rusaknya bagian hulu Citarum juga menyebabkan berkuranganya kemampuan pasokan tiga PLTA di DAS Citarum hingga 50% (Sahat & Suradisastra, 2003). Solusi yang perlu diterapkan adalah konservasi di wilayah hulu yang harus gencar dipulihkan. Pentingnya konservasi hutan perlu dipahami seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Konservasi hutan memang tidak memberikan dampak secara langsung sehingga banyak yang menyepelekan pentingnya konservasi hutan. Dampak konservasi hutan memang baru bisa dirasakan dalam kurun waktu yang lama dan memiliki manfaat jangka panjang. Selain mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah resapan air dan penyedia sumber daya air, hutan juga memliki kemampuan menyerap karbon, pengatur iklim global, pemasok oksigen di udara dan potensi wisata. Dengan kembalinya fungsi hutan, akan membantu pengendalian daur ulang air dan menyimpan air sebagai air intersepsi. Wilayah yang memiliki hujan rendah dan kebutuhan air dipenuhi dengan cara menerapkan water harvest. Water harvest harus mempertimbangkan besarnya intersepsi dikarenakan volume air yang hilang sebagai intersepsi bisa mengurangi volume air yang masuk ke suatu wilayah sehingga berdampak pada neraca air regional.

Konservasi hutan diperlukan untuk memperbaiki kondisi hulu sebelum semakin parah. Diperlukan kerjasama dan integrasi seluruh stakeholders yang berwenang. Bukan hanya dalam satu wilayah tertentu namun antar wilayah karena permasalahan DAS tidak memiliki batasan. Keterkaitan hulu dan hilir DAS, kekuatan otonomi daerah, komitmen pemerintah dalam pengelolaan DAS dan memanfaatkan segala peluang yang ada baik SDM maupun SDA, maka akan menjadi penggerak dalam konteks desentralisasi pengelolaan DAS lintas sektoral dan lintas kewenangan. Dengan demikian, kelalaian untuk melakukan pengelolaan di bagian hulu dapat teratasi dengan melibatkan segala pihak untuk bersama-sama terlibat dalam pengelolaan DAS yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*