Pinned

Adaptasi Pola Ruang, Tantangan Dampak Perubahan Iklim & Wacana Pemindahan Ibukota di Kota Palangka Raya

Abstrak- Perubahan iklim telah di rasakan di Kota Palangka Raya, ditandai dengan adanya peningkatan suhu dalam beberapa tahun terahir. Untuk menghadapi hal tersebut, strategi pemanfaatan ruang di perkotaan, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara bijak. Perubahan iklim dapat di adaptasi dengan perencanaan tata ruang yang baik, sehingga mampu meminimalkan dampak perubahan iklim. Diketahui bahwa terdapat beberapa variabel pola ruang yang perlu menjadi perhatian dalam adaptasi perubahan iklim yaitu RTH, hutan kota, sempadan sungai, sempadan SUTT, pertanian, permukiman kumuh, serta kawasan rawan dan risiko bencana. Perkembangan Kota Palangka Raya kedepan harus dioptimalkan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kata kunci: adaptasi, perubahan iklim, pola ruang

 

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan masalah yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia saat ini. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Menurut laporan International Panel Climate Change (IPCC) (2001), Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada daerah tropis merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Beberapa ancaman dan dampak perubahan iklim yang sudah dan akan terjadi di Indonesia diantaranya adalah meluasnya bencana banjir dan kekeringan, kenaikan permukaan air laut, menurunnya produksi pertanian, dan meningkatnya prevalensi berbagai penyakit yang terkait iklim (Susandi, 2009).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional. Menindaklanjuti komitmen tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Selanjutnya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing wilayah provinsi, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden tersebut mangharuskan gubernur untuk menyusun Rencana Aksi Derah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Penyusunan RAD-GRK tersebut berpedoman pada RAN-GRK dan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka Pemerintah Kalimantan Tengah menetapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2012.

RAD-GRK Kalimantan Tengah tersebut disusun untuk memberikan arahan strategi, kebijakan, dan program rencana penurunan emisi gas rumah kaca untuk masing-masing sektor (pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah) berdasarkan kesesuaian RPJPD, RPJMD, dan RAN-GRK. Selain itu, melalui Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Penyelengaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta informasi pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional. Gubernur, bupati atau walikota dibebankan tugas menyelenggarakan inventarisasi gas rumah kaca di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Kota Palangka Raya sebagai salah satu kota di Indonesia perlu melakukan inventarisasi terkait tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon di Kota Palangka Raya. Selain itu, berdasarkan hasil Conference of parties (COP) 21 di Paris Perancis terdapat kesepakatan tentang upaya mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni 2 0C dan diupayakan ditekan hingga 1,5 0C serta upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim serta memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan (Tempo.co, 2015). Adanya kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan hal yang sangat serius untuk segera diatasi. Dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut juga tercatum upaya adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Sehingga upaya adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting dilakukan.

Kawasan perkotaan dengan kawasan di sekitarnya mempunyai karakteristik iklim lokal yang berbeda, jumlah penduduk, guna lahan, aktivitas industri dan transportasi, serta ukuran dan struktur kota akan mempengaruhi iklim lokal di perkotaan (Wypych dalam Susanti, 2003). Strategi pemanfaatan ruang di perkotaan, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadi kawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan (Susanti, 2006). Dengan kata lain, dampak perubahan iklim dapat di minimalisir dengan perencanaan struktur ruang atau pola ruang yang baik.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak mempunyai peranan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang tidak difungsikan untuk mengurangi dampak perubahan iklim (Tommy Firman, 2011), namun adanya keterkaitan antara rencana tata ruang dengan perubahan iklim (Susanti, 2006), membuat rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang mempunyai potensi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu adaptasi pada tata ruang perlu dilakukan. Salah satu adaptasi pada tata ruang tersebut dapat dilakukan dengan rencana pola ruang.

 

2. POLA RUANG

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Indonesia yang rentan terhadap bencana. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Sedangkan rencana pola ruang wilayah adalah rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestraian, kawasan lindung terdiri atas : 1) Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah; 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air; 3) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air; 4) Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman; 5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 6) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan tanah longsor, kawasan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir, serta 7) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan di luar kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama budidaya, baik berupa permukiman maupun kegiatan usaha seperti kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, perkebunan, hutan produksi, industri, pertanian, dan pariwisata. Kawasan budidaya terdiri atas: 1) Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah; 2) Kawasan pedagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; 3) Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; 4) Kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan; 5) Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; 6) Kawasan ruang terbuka non hijau; 7) Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka dan ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi meeting point ketika bencana terjadi; 8) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan 9) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain; pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

 

3. PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Menurut IPCC (2001) perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang (biasanya dekade atau lebih). Selain itu juga diperjelas bahwa perubahan iklim karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia yang terus menerus merubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan.

Fenomena perubahan iklim identik dengan pemanasan global, bahkan sering terjadi istilah perubahan iklim tertukar dengan pemanasan global. Padahal fenomena pemanasan global hanya merupakan salah satu parameter dalam perubahan iklim. Perubahan iklim tidak hanya diukur dari parameter suhu saja melainkan ada parameter lain yang terkait seperti kondisi awan, radiasi matahari, maupun angin. Sedangkan pemanasan global merupakan peningkatan rata-rata suhu udara yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim.

Unsur-unsur Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat dilihat dari perubahan empat unsur yaitu suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, dan tekanan udara. Namun unsur iklim yang sering dipakai hanya suhu dan curah hujan, unsur iklim yang lain seperti kelembaban udara dan tekanan udara yang dipengaruhi oleh cahaya dan angin sangat jarang digunakan sebagai klasifikasi iklim (Lakitan, 1997:28). Cahaya tidak digunakan sebagai dasar klasifikasi iklim walaupun cahaya yang diterima akan berbeda intensitas dan lama penyinarannya sesuai dengan posisi lintang bumi, karena pembagian zona iklim berdasarkan cahaya matahari ini akan sama dengan pembagian zona iklim berdasarkan cahaya akan sama dengan pembagian bumi berdasarkan garis-garis lintang yang ada. Angin juga tidak digunakan sebagai dasar klasifikasi perubahan iklim, walaupun angin juga beragam baik arah maupun kecepatannya, karena pembagian zona iklim berdasarkan angin akan sulit untuk dilakukan karena tidak konsistensinya tingkah laku angin tersebut. Sehingga dasar klasifikasi terjadinya perubahan iklim sudah dapat dilakukan pada suhu udara dan curah hujan saja.

Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara, dimana keadaan tersebut merupakan derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut Thermometer. Biasanya pengkuran suhu atau temperature udara dinyatakan dalam skala Celcius (C), Fahrenheit (F), Reamur (R). Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara suatu daerah adalah lama penyinaran matahari, relief permukaan bumi, perbedaan letak lintang, banyak sedikitnya awan, dan sudut datang sinar matahari.

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu.  Alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut Rain Gauge. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang  terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk medan/topografi, arah angina yang sejajar dengan garis pantai, arah lereng medan, dan jarak perjalanan angin di atas medan datar.

Dampak Perubahan Iklim

Menurut Riandi (2008), dampak perubahan iklim dapat dikelompokkan menjadi empat fenomena yaitu: meningkatnya temperatur udara, meningkatnya curah hujan, kenaikan muka air laut dan meningkatnya intensitas kejadian ekstrim.

Kejadian ekstrim yang menjadi permasalahan saat ini yang diantaranya: meningkatnya intensitas curah hujan pada musim basah (extreme reinfall), meningkatnya frekuensi dan  intensitas banjir (extreme flood), berkurangya curah hujan dan debit sungai pada musim kemarau serta bertambah panjangnya periode musim kering (drought), meningkatnya temperatur yang diikuti gelombang panas (head waves), menurunya kualitas air pada musim kemarau, meningkatnya intensitas dan frekuensi badai (tropical cyclone), dan meningkatnya tinggi gelombang dan abrasi pantai, serta intrusi air laut.

Akibat dari dampak perubahan iklim tersebut adalah terjadinya bencana yang akan dialami masayarakat, berikut merupakan bencana yang akan dialami oleh penduduk akibat dari fenomena perubahan iklim (Riandi 2008). Krisis air bersih perkotaan disebabkan oleh perubahan pola curah hujan yag tidak menentu, selain itu krisis air bersih juga disebabkan oleh kenaikan air laut, dengan intrusi air laut yang semakin meluas akan semakin memperburuk kondisi air tanah di perkotaan. Perubahan suhu dan pola hujan akan mengurangi produktivitas pertanian. Meningkatnya curah hujan akan mempercepat erosi tanah, sehingga hasil panen tanaman dataran tinggi berkurang. Selain itu musim kemarau yang panjang dan terjadinya banjir juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya gagal panen. Meningkatnya frekuensi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Berdasarkan sebuah model analisis penyakit menular menunjukkan bahwa kasus malaria di Indonesia akan meningkat dari 2,705 kasus di tahun 1989 menjadi 3,246 kasus di tahun 2070. Sedangkan kasus demam berdarah akan meningkat dari 6 kasus menjadi 26 kasus per 10.000 orang. Perubahan pola curah hujan berpengaruh terhadap jumlah air yang dapat diserap oleh bumi. Hal ini disebabkan karena curah hujan akan semakin tinggi yang akan menyebabkan naiknya debit banjir dan air permukaan, sehngga akan mengurangi kemampuan air untuk masuk kedalam tanah, sehingga banjir akan sering terjadi.

Dampak perubahan iklim yang telah dirasakan di Kota Palangka Raya (Dinas Lingkungan Hidup, 2017) ialah: kejadian banjir, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), penyakit demam berdarah dengue (DBD); dan kejadian hujan deras dan angin kencang.

 

4. DAYA DUKUNG LAHAN

Berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009 penyusunan rencana tata ruang wilayah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan. Permasalahan lingkungan tersebut merupakan beberapa dampak dari terjadinya perubahan iklim. Artinya, apabila rencana tata ruang wilayah tersebut tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup maka akan dapat memperburuk permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim tersebut.

Berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009, daya dukung lahan adalah kemampuan lahan untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. Daya dukung lahan merupakan gabungan antara kemampuan dan kesesuaian lahan. Kemampuan lahan merupakan karakterisitik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Sedangkan kesesuaian lahan adalah kecocokan atau kesesuaian suatu hamparan lahan untuk pemanfaatan ruang tertentu.

Adapun data yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan lahan berupa data tentang tanah, sifat-sifat  tanah dan faktor pembatas/penghambat yang ditentukan seperti topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung suatu hamparan lahan. Berikut merupakan faktor-faktor pembatas berdasarkan intensitasnya dalam mengukur tingkat kemampuan lahan berdasarkan Permen LH No.17 Tahun 2009: tekstur tanah, kedalaman efektif, lereng permukaan (l), drainase tanah (d), erosi (e), faktor-faktor khusus: (batuan dan ancaman banjir/genangan).

Kesesuaian lahan adalah penilaian mengenai kesesuaian suatu bentang tanah terhadap penggunaan tertentu pada tingkat pengelolaan dan hasil yang wajar dengan tetap memperhatikan kelestarian produktifitas dan lingkungannya (Soetarto dalam Sadyohutomo, 2006: 33). Penilaian kesesuaian tanah bertujuan untuk menetapkan pilihan penggunaan tanah tertentu yang secara ekonomis menguntungkan dan berwawasan lingkungan. Kesesuaian lahan (land suitability) merupakan tingkat kesesuaian atau kecocokan suatu bidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu.

Prinsip penentuan kesesuaian lahan untuk suatu pemanfaatan lahan, pada dasarnya dilakukan dengan pertimbangan berbagai aspek diantaranya aspek fisik, untuk menghindari munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak optimal. Dampak negatif yang muncul dari pemanfaatan lokasi yang melebihi kemampuannnya berupa penurunan kualitas lingkungan seperti terjadi bencana banjir, tanah longsor dan penurunan muka air tanah. Hal tersebut merupakan dampa-dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Artinya pemanfaatan lahan yang melebihi kemampuannya akan memperburuk dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim.

 

5. ADAPTASI POLA RUANG TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Adaptasi adalah penyesuaian sistem alam atau manusia dalam menaggapi rangsangan sebenarnya dari iklim yang merugikan atau mengeksploitasi dari peluang menguntungkan (IPCC, 2007). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2007), adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu aspek utama dalam agenda pembangunan untuk mencapai pola pembangunan agar tahan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Adaptasi pola ruang yang dimaksud disini adalah bagaimana peranan pola ruang dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim yang ada, seperti terjadinya banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.

Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruag (RDTR) tidak mempunyai peranan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, atau dengan kata lain RTRW dan RDTR tidak diperuntukkan untuk adaptasi perubahan iklimn namun rencana tata ruang memiliki potensi untuk adaptasi terhadap perubahan iklim (Tommy Firman, 2011). Menurut Stern (2006), dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang dapat menfasilitasi adaptasi terhadap perubahan iklim dan menekankan bahwa adaptasi harus diintergrasikan ke dalam tiap tingkat perencanaan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dengan kata lain dalam penataan ruang harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim berpengaruh besar terhadap kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas. Artinya, perubahan iklim mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pola pemanfaatan ruang dan aspek-aspek kewenangan didalamnya, seperti kawasan permukiman, kawasan budidaya pertanian, sistem jaringan prasarana dan lain sebagainya. Selain itu dampak dari penyimpangan iklim adalah terjadinya bencana seperti bencana tanah longsor dan banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap penataan ruang khususnya aspek alokasi pemanfaatan ruang. Sehingga dalam mengalokasikan pemanfaatan ruang harus memperhatikan daerah rawan bencana.

Adaptasi pola ruang merupakan suatu upaya rencana pola ruang untuk menyesuaikan dengan terjadinya peningkatan suhu udara dan curah hujan. Dengan memaksimalkan penyerapan CO2, pelepasan O2, penyerapan air ke dalam tanah, antisipasi terjadinya masalah kesehatan dan bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim ditinjau dari dampak yang ditimbulkan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, fungsi utama RTH adalah sebagai paru-paru kota, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air, dan tanah, penahan angin, serta pengatur iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar. Ruang terbuka hijau dapat mengurangi emisi gas rumah kaca berupa CO2 yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas di kawasan perkotaan dengan menyerap gas tersebut dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari sehingga RTH dapat mengurangi temperatur pada wilayah tersebut (Khairunisa, 2010). Menurut Purwodadi (2006) dalam Khairunnisa (2010), rata-rata setiap satu hektar RTH yang ditanami oleh pepohonan, perdu, dan semak, akan terjadi penghisapan sekitar ±900 kg CO2 dan pelepasan O2 sekitar ±600 kg dalam waktu 12 jam sehingga peningkatan panas yang terjadi dapat dikurangi. Sedangkan untuk hutan kota, menurut Aini (2-15), pada 34,18 Ha hutan kota dapat menghasilkan oksigen (O2) sebesar ±38.219,16 kg/hari atau dapat menyerap CO2 sebanyak ±57.328,7 kg/hari. Artinya setiap satu hektar hutan kota dapat menyerap ±1.118 kg O2, atau dapat menyerap CO2 sebanyak ±1677,26 kg setiap harinya. Selain dapat mengurangi temperatur udara, RTH juga dapat berfungsi sebagai areal resapan air. Untuk hutan kota menurut Urban Forest Research (2002) dalam Khairunnisa (2010), setiap satu hektar hutan kota mampu menahan aliran permukaan akibat hujan dan meresapkan air ke dalam tanah sejumlah ±10.219 m3  setiap tahunnya. Sedangkan untuk RTH lain selain hutan kota, menurut Atmojo (2007), rata-rata penyerapan setiap satu hektar RTH di Indonesia diperkirakan mampu menyimpan atau menyerap air sejumlah ±900 m3. Jumlah penyerapan tersebut merupakan rata-rata penyerapan RTH dalam satu hektar namun tingkat keakuratan jumlah penyerapan RTH dipengaruhi banyak faktor seperti jenis vegetasi, jumlah dan kerapatan vegetasi, lebar tajuk daun maupun diameter batang pohon.

Adapun penyediaan RTH publik yang perlu disediakan oleh suatu kota ialah berdasarkan luas wilayah ialah 20 (dua puluh) persen dari luas kota. Penyediaan RTH 20 (dua puluh) persen dapat berupa taman kota, hutan kota, pemakaman, lapangan, jalur hijau dan lain-lain. Proporsi 20 (dua puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat.

Hutan kota 

Menurut Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (2014), penghijauan merupakan solusi cerdas dan inovatif untuk menjawab tantangan permasalahan kota dan perubahan iklim. Penghijauan tersebut ialah penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas lingkungan antara lain pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbua hijau, jalur hijau, permukiman, maupun taman. Upaya penghijauan tersebut merupakan salah satu tindak lanjut dari komitmen pemerintah tentang penurunan emisi 26% pada tahun 2020. Salah satu upaya penghijauan dapat dilakukan pada hutan kota. Ketentuan luas hutan kota tersebut dapat disesuaikan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 2009 yaitu minimal penyediaan hutan kota 10% dari wilayah perkotaan. Maksud dari ketentuan tersebut ialah untuk menekan atau mengurangi peningkatan suhu udara di perkotan, mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah, serta mencegah terjadinya banjir atau genangan maupun kekeringan.

Kawasan sempadan sungai 

Menururt Sebastian (2008), perubahan kondisi daerah sempadan sungai seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lahan lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Perubahan fungsi lahan pada daerah sempadan sungai dapat berdampak pada berkurangnya fungsi resapan air dan meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan sedimentasi. Perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali akan menambah panjang daftar DAS kritis di Indonesia, dimana potensi bahaya banjir dan kekeringan, baik dari sebaran dan frekuensinya akan meningkat (Sianipar, 2011). Oleh karena itu daerah sempadan sungai harus tetap difungsikan sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar bahaya-bahaya tersebut tidak terjadi. Penetapan garis sempadan sungai diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Adapun ketetapaanya adalah sebagai berikut;

Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan: a) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b) sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan 3) sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan untuk garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kawasan Sempadan SUTT

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008, sempadan SUTT dapat difungsikan menjadi RTH untuk membatasi interaksi antara masyarakat dengan jaringan SUTT. Adanya pemanfaatan garis sempadan SUTT sebagai RTH tentu dapat berkontribusi dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh meningkatnya suhu udara dan intensitas curah hujan, menururt Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, salah satu fungsi RTH ialah sebagai peyerap air hujan.

Sedangkan untuk lebar sempadan SUTT yang dapat digunakan sebagai RTH Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ialah 20 meter dari titik tengah jaringan tenaga listrik.

Pertanian

Pola hujan yang tidak menentu dan perubahan suhu akan mengurangi produktivitas pertanian. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2011), naiknya curah hujan akan mempercepat erosi tanah sehingga akan mengurangi hasil panen dari tanaman dataran tinggi. Selain itu musim kemarau panjang dan banjir juga menjadi penyebab utama terjadinya gagal panen. Perubahan iklim akan mempengaruhi hasil panen yang kemungkinan besar akan berkurang disebabkan oleh semakin keringnya lahan akibat musim kemarau yang lebih panjang. Oleh karena itu perlu upaya untuk menghadapi masalah tersebut. Berdasarkan Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (2011), adaptasi pola ruang sektor pertanian terhadap perubahan iklim ialah dengan tetap mempertahankan dan memperluas areal pertanian yaitu dengan melaksanakan secara tegas sanksi/aturan yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian, dan menyusun database wilayah yang rawan terkonversi dan menetapkan prioritas wilayah pengembangan pertanian pangan baru dan program dengan pentahapan yang jelas.

Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya. Menurut Sebastian (2008), Permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi penghambat aliran sehingga dapat menyebabkan banjir. Salah satu ciri permukiman kumuh ialah mempunyai fasilitas drainase yang tidak memadai, dan bahkan biasa terdapat jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan tersebut dengan mudah akan tergenang oleh air. Selain itu, permukiman kumuh juga dapat membuat ancaman kesehatan seperti DBD, malaria, dan diare semakin besar. Menurut Khomarudin (1997), salah satu ciri permukiman kumuh ialah mempunyai prasarana yang kurang baik seperti MCK, air bersih, saluran bangunan, dan jalan lingkungan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan lingkungan seperti masalah-masalah kesehatan. Permasalahan-permasalahan lingkungan tersebut baik masalah banjir, maupun masalah kesehatan merupakan masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim sehingga permukiman kumuh mempunyai kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Oleh karena itu perlu adanya penataan untuk permukiman kumuh supaya risiko terjadinya dampak perubahan iklim tersebut tidak semakin meningkat dengan salah satu caranya yaitu revitalisasi. Revitalisasi dilakukan dengan membangun fasilitas pelayanan prasarana dan sarana air limbah, persampahan dan drainase di lingkungan permukiman untuk mencegah dan mengendalikan sumber penyakit (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014).

Kawasan Rawan Bencana 

Salah satu dampak perubahan iklim adalah terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Sehingga  kawasan rawan bencana dan penanganan terjadinya bencana perlu dimasukkan dalam rencana pola ruang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2012), pada kawasan risiko banjir khususnya kawasan risiko banjir tingkat ringgi dan sangat tinggi perlu dilakukan upaya ilfiltrasi baik upaya penghijauan maupun pembuatan kolam detensi. Sedangkan untuk kawasan rawan bencana longsor berdasarkan Permen PU Nomer 22 tahun 2007  dapat dilakukan dengan penataan pola ruang. Adapun penentuan pola ruang zona berpotensi longsor menurut Permen PU Nomor 22 tahun 2007 adalah sebagai berikut: a) pada tingkat kerawanan tinggi, peruntukan ruang pada zona berpotensi lonsor degan tingkat kerawanan tinggi diutamakan sebagai kawasan lindung. Namun, pada lokasi tertentu beberapa kegiatan terutama non fisik masih dapat dilaksanankan dengan ketentuan khusus dan/atau persyaratan tertentu yang pada dasarnya diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan, yaitu upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan lebih menenkankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada; b) pada tingkat kerawanan sedang, peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang diutamakan sebagai kawasan lindung, sehingga mutlak harus dilindungi. Pada prinsipnya kegiatan budi daya yang berdampakan tinggi pada fungsi lindung tidak diperbolehkan, kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi; c) pada tingkat kerawanan sedang, peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan rendah tidak layak untuk kegiatan industry, namun dapat untuk kegiatan kegiatan hunian, pertambangan, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, pertanian, perikanan, perternakan, pariwisata, dan kegiatan lainnya, dengan persyaratan yang sama dengan persyaratan pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang.

 

6. KESIMPULAN

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk adaptasi pola ruang Kota Palangka Raya dalam meminimalkan dampak perubahan iklim sekaligus antisipasi perkembangan kota yang diwacanakan sebagai ibukota yaitu: 1) mengembalikan fungsi kawasan sempadan sungai sebagai RTH, 2) pemenuhan jumlah Hutan Kota seluas 10% dari luas Kota Palangka Raya, 3) pemenuhan jumlah RTH publik seluas 20% dari luas Kota Palangka Raya, 4) penghijauan dan pembuatan kolam detensi pada kawasan risiko banjir tingkat kerawanan tinggi dan  sangat tinggi, 5) penataan kawasan  permukiman kumuh, 6) mempertahankan lahan pertanian sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

Aini, Nurul, 2015. Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Klojen Kota Malang. Jurnal Architecture & Environment Vol. 14, No.1.

Atmojo, Sunturo Wongso. 2007. Menciptakan Taman Kota Berseri. Solo: Solo Pos.

Badan Penelitian dan pengembangang Pertanian Kementerian Pertanian. 2011. Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian.Jakarta: Kementerian Pertanian.

Firman, Tommy dkk. 2011. Potential climate change related vulnerabilities in Jakarta: Challenges and current status. Jurnal Habitat International 35 (2011) 272-378

Gubernur Kalimantan Tengah. 2012. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Tengah. Palangka Raya: Gubernur Kalimantan Tengah

IPCC. 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Kementerian Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Jakarta: Kementerian Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup. 2001. Definisi Perubahan Iklim. www.menlh.go.id. 3 april 2014.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2001. Perubahan Iklim. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup. 2009. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan iklim Malang Raya. Jakarta: kemetrian Lingkungan Hidup

Kementerian Pekerjaan Umum. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pekerjaan Umum 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana longsor. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum.2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Khairunnisa, Ezra S. 2010. Evaluasi Fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Dalam Upaya Pengendalian Iklim Mikro Berupa pemanasan Lokal dan Penyerapan Air. Jurnal Perencanaan Wilayah A Volume 2 Nomor 2.

Lakitan, Benyamin. 1997. Dasar Dasar Klimatologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Pemerintah Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota. Jakarta: Pemerintah Indonesia

Presiden Indonesia, DPR Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Presiden Indonesia, DPR Indoensia

Presiden Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi gas Rumah Kaca Nasional. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Riandi, Andi Renaldi. 2008. Upaya Antisipatif Iklim Dari Bidang Penataan ruang. http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp. 11 Januari 2015.

Sebastian, Ligal. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika Teknik Sipil Volume 8 Nomor 2 162-169

Sianipar, Purba Robert. 2011. Pentingnya Pemaduserasian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp. 11 januari 2015

Stern, N. 2006. Stern Review:The Economics of Climate Change. London : HM Treasuty

Susandi, dkk. 2008. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketinggian Muka Laut di Wilayah Banjarmasin. Jurnal Ekonomi Lingkungan Vol.12/No.2/2008.

Susanti, Indah. 2006. Aspek Iklim dalam Perencanaan Tata Ruang. Jurnal PPI Edisi Vol.8/XVIII/November.

UNEP. 2001, United Nations on Environment Programme and world Meteorogical Organaniation : Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. New York, USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*